oleh

Tapal Batas Rejang Lebong-Kepahiang Belum Tuntas

LINGGAU POS ONLINE, CURUP – Persoalan Tapal Batas antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang hingga ini belum dituntaskan.

Penegasan ini dikatakan oleh Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Pranoto kepada Linggau Pos, Selasa (30/1).

“Soal tapal batas masih menunggu fasilitas dari provinsi. Kita sudah laksanakan rapat awal penegasan, dan sudah ada beberapa hal disepakati dengan pihak Kepahiang. Sekarang masih koordinasi dengan bupati masing-masing tim penegasan batas dua kabupaten tersebut,” papar Pranoto.

Nanti, katanya, kedua belah pihak akan kembali diundang pihak provinsi mengenai kesepakatan batas antara Rejang Lebong dan Kepahiang. “Nanti diundang lagi untuk dari dua belah pihak baik dari Kepahiang maupun Rejang Lebong,” jelasnya.

Pranoto menyebutkan soal batas antara kabupaten ini harus clear secepatnya. Sebab, soal tapal batas antar kabupaten dalam provinsi Bengkulu tinggal Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

“Yang belum selesai Kepahiang dan Rejang Lebong se-Provinsi Bengkulu,” akunya.

Saat ditanya kawasan mana yang dominan soal tapal batas antara Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong, Pranoto mengaku semua dominan.

“Seluruhnya dominan dan sekarang tinggal penarikan garis batas. Dan sampai sekarang belum ada kesepakatan, nanti dibantu provinsi untuk memfasilitasi,” paparnya.

Penarikan garis batas, tambah Pranoto, seluruh kawasan perbatasan antara Rejang Lebong dengan Kepahiang mulai dari Tempel Rejo sampai warung pojok. Bahkan sampai ke simpang Kota Bingin.

“Di dalam Permendagri tentang batas yang memfasilitasi provinsi,” katanya.

Mengenai batas antar provinsi, Pranoto mengaku semua tidak ada masalah.

“Kalau untuk batas provinsi tidak ada masalah terakhir Rejang Lebong, Lubuklinggau dan Rejang Lebong, Musi Rawas semuanya sudah selesai, tingkat antar kabupaten dalam Provinsi yang belum selesai Kepahiang Rejang Lebong,” jelas Pranoto.

Menurut Pranoto, pengaruh belum jelasnya batas antar Kabupaten diantaranya kepastian administratif, kemudian pelayanan pada masyarakat termasuk KTP dan lainnya. Apalagi, saat ini menjelang Pileg 2019. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita