oleh

Tanggapan Masyarakat Mengenai Bacaleg

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diajukan terindikasi ijazah palsu, pengurus DPC PBB Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyambangi Sekretariat KPU Kabupaten Mura. Tujuannya, melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat ke KPU Kabupaten Mura, mengenai Bacaleg yang sudah diajukannya. Demikian disampaikan komisioner KPU Kabupaten Mura Divisi Teknis, Supriadi, Jumat (24/8).

Menurut Supriadi, pengurus DPC PBB menunjukkan ijazah asli yang berkaitan dengan Bacaleg yang didaftarkannya, dan berdasarkan hasil sementara ijazah Bacaleg yang dinyatakan palsu tersebut asli.

“Sudah kita lihat ijazahnya asli,” kata Supriadi.

Selain itu, berdasarkan tanggapan masyarakat juga terdapat Bacaleg PBB yang masih aktif sebagai perangkat desa. Tanggapan yang sama juga dilayangkan masyarakat ke Partai NasDem, karena terindikasi masih aktif sebagai perangkat desa.

Menurut Supriadi, perangkat desa wajib mengundurkan diri H-1 sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Itu berdasarkan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain perangkat Desa, yang harus mengundurkan diri ketika menjadi calon legislatif adalah Gubernur, Wakil Gubernu, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, TNI, Anggota Polri, Direksi Komisaris, Dewan Pengawas dan atau karyawan pada BUMN/BUMD, pun badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Maka, kalau sampai H-1 belum juga mengundurkan diri dari jabatannya akan digugurkan dari pencalonan,” jelas Supriadi.

Selain dua tanggapan tersebut, KPU Kabupaten Mura juga menerima tanggapan dari masyarakat, ada salah satu Bacaleg yang diajukan Partai Hanura tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Memang ada tanggapan ada Bacaleg yang tidak ada KTP, tapi rasanya tidak mungkin itu terjadi, karena saat ini nama-nama yang diajukan Parpol sudah ditetapkan sebagai DCS, artinya sudah memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjianto mengatakan pihaknya hanya menerima satu tanggapan masyarakat. Yakni, tanggapan Bacaleg yang diajukan Partai Hanura, HM Khoirul Umri tidak memenuhi syarat (TMS), karena walaupun pindah partai masih aktif sebagai legislator.

Komisioner Kpu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Bairizal mengatakan kalau pihaknya belum menerima tanggapan masyarakat terkait DCS yang sudah diumumkan. (01)

Rekomendasi Berita