oleh

Tangan Diborgol,Taufik Legowo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memperpanjang masa penahanan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif, Taufik Kurniawan. Terhitung mulai 4 Januari hingga 3 Februari mendatang.Penetapan itu dilakukan usai pemeriksaan politisi PAN dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pantauan Fajar Indonesia Network (FIN), dengan tangan terborgol Taufik meninggalkan Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1). Menanggapi pemborgolan dirinya, ia mengaku hanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ia pun mengaku akan bersikap kooperatif dengan proses penanganan perkara.

Disinggung soal perpanjangan penahanan dirinya, Taufik membenarkan hal itu. “Iya, perpanjangan 30 hari. Saya hanya menghormati proses hukum, menghormati KPK,” ucap Taufik singkat sembari masuk ke mobil tahanan.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan alasan perpanjangan tersebut demi kelancaran proses penyidikan. “Semuanya demi proses penyidikan,” singkatnya.

Meski sudah ditahan, namun status Wakil Ketua DPR masih saja belum disahkan dan terlihat mengulur waktu. Kepada FIN, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Khrisna Hasibuan proses penggantian posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR masih digodok di internal partai. Dirinya yakin, Taufik akan mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR cepat atau lambat. “Kami juga yakin bahwa pada akhirnya Pak Taufik mempunyai kebesaran hati peduli dengan kepentingan yang lebih luas,” kata Bara di Kompleks Parlemen.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Taufik Kurniawan (TK) sebagai tersangka. Taufik dijadikan tersangka terkait suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut, Taufik diduga menerima fee untuk pengurusan anggaran DAK sebesar lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen, senilai Rp100 miliar.

Pencairan fee lima persen untuk Taufik disanggupi oleh Muhamad Yusuf Fuad (MYF) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kebumen periode 2016-2021. Fee tersebut merupakan bagian dari total fee yang diminta MYF sebesar 7 persen dari rekanannya di Kebumen.

Basaria menjelaskan, penyerahan fee dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Uang tersebut diserahkan di dalam kamar hotel yang menggunakan sistem connecting door.

Rencana penyerahan ke-3 gagal dilakukan karena pihak terkait saat itu terjaring OTT. Taufik diduga menerima dana sedikitnya sebesar Rp3,65 miliar. Fee diberikan kepada Taufik lantaran dirinya dianggap mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga) dari Fraksi PAN.

Atas perbuatannya, Taufik disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita