oleh

Tanah Masjid Wajib Bersertifikat

Kepala BPN Kota Lubuklinggau, Agustin Samosir
“Program pembuatan sertifikat tanah masjid dan musala atas wakaf sudah digratiskan sejak 2018 lalu. Pihak BPN Kota Lubuklinggau sudah melakukan sosialisasi, baik ke kelurahan, maupun ke pengurus masjid….”

LUBUKLINGGAU – Pembuatan sertifikat tanah masjid dan musala penting dilakukan. Agar ada kepastian terkait status hukum tanah masjid dan musala tersebut.

Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Kemenag Kota Lubuklinggau, H Azhari Rahardi melalui Kasi Bimas, Zulkifli, Selasa (8/1).

Dengan demikian, jelas bahwa tanah tempat didirikan masjid menjadi milik umat bukan milik perorangan ataupun tokoh tertentu. Sehingga tanah masjid tidak bisa dijual atau dipindah hak kepemilikannya.

Jadi, dikatakannya, walaupun tanah masjid atau musala adalah milik pribadi tetap harus memiliki kepastian hukum milik umat. Jika tidak, kata Zulkifli masjid atau musala tersebut tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Lanjut Zulkifli, bagi masjid atau musala yang belum bersertifikat, bisa mengurusnya melalui Kemenag saat ada programnya atau juga bisa mengurus langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tapi untuk saat ini belum ada programnya, walaupun begitu kita tetap mendata masjid dan musala yang belum bersertifikat, untuk itu kita mengutus para penyuluh agama untuk mendata di setiap masjid dan musala mengenai tanah wakaf ataupun kepengurusannya. Nanti ketika ada programnya, akan diurus,” ungkapnya.

Hanya saja, tambahnya, setiap masjid dan musala harus terlebih dahulu memiliki akta ikrar wakaf yang bisa diurus di KUA setempat.

Pada kesempatan ini, Zulkifli juga berpesan kepada semua pengurus masjid dan musala agar tidak mudah percaya dengan penipuan telepon yang mengatasnamakan Kemenag RI atau Kanwil yang ingin memberikan bantuan. Karena apapun itu, misalkan Kemenag RI atau Kanwil ingin memberikan bantuan akan melalui Kemenag setempat.

Sementara itu, untuk pembuatan sertifikat tanah rumah ibadah, baik itu masjid, musala, akan diberikan layanan khusus oleh BPN Kota Lubuklinggau.

Pembuatan sertifikat bisa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), atau jalur umum.

Kepala BPN Kota Lubuklinggau, Agustin Samosir mengatakan untuk syarat sedikit berbeda dengan sertifikat tanah milik perorangan. Seperti tidak diwajibkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

“Tapi tetap wajib syarat pemberian hak atas tanah atau hibah, dari pemilik tanah atau ahli waris,” jelas Agustin Samosir.

Untuk diketahui, sebelumnya program pembuatan sertifikat tanah masjid dan musala atas wakaf sudah digratiskan sejak 2018 lalu. Pihak BPN Kota Lubuklinggau sudah melakukan sosialisasi, baik ke kelurahan, maupun ke pengurus masjid.

“Setiap ada pertemuan selalu disampaikan, dan diimbau ke pengurus masjid untuk menyertifikatkan tanah masjidnya. Hal ini penting, selain itu untuk menjaga kenyamanan bersama,” ungkap Agustin Samosir. (rrf/nia)

Rekomendasi Berita