oleh

Tamri: PPDB SMPN Jangan Ada Pungutan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Kota Lubuklinggau berlangsung 2-7 Juli 2018. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lubuklinggau H Tamri mengingatkan, jangan sampai terjadi pungutan, maupun jual beli kursi dalam PPDB tersebut.

“Kalau sistemnya, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Tahun 2018, PPDB ini zonasi (rayon). Untuk siswa lintas rayonnya, maksimal 5 persen dari kuota,” terang H Tamri, saat dibincangi Senin (2/7).

Sebagaimana tahun lalu, selain swasta, ada 15 SMPN yang membuka PPDB.

“Namun yang biasanya banyak diserbu calon siswa dan orang tua kan SMPN 1, 2,3,4,5 dan 6. Pesan saya, orang tua jangan terlalu berambisi anaknya harus sekolah di SMPN ini atau itu. Ikuti saja aturan zonasi. Sebab, semua SMP di Kota Lubuklinggau ini sudah bagus,” terang dia.

Kandidat Doktor Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) itu juga mengingatkan, agar SMP menaati Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Terutama tentang kuota per kelas, maksimal 32 siswa, tidak boleh lebih.

“Kalau lebih risikonya banyak. Pertama, sistem di Dapodik ngeheng. Misalkan sekolah nekat menerima per kelas 37 orang, maka data sekolah tersebut langsung hilang. Konsekuensinya, sekolah tersebut tidak bisa menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelas H Tamri.

Selain harus taat per lokal maksimal 32 siswa, sekolah juga dilarang menambah kelas di luar dari kuota.

Maksudnya, jelas Tamri, siswa yang ditampung, tidak diperkenankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)-nya menetap di perpustakaan, laboratorium atau musala.

“Jadi terima siswa sesuai lokal yang tersedia. Jangan coba-coba melebihi. Kalau melanggar bisa di-blacklist dari bantuan-bantuan pemerintah baik dari Kemendikbud, Provinsi Sumsel maupun Kota Lubuklinggau,” imbuhnya.

Mulai tahun ajaran 2018/2019 ini juga, SMP dilarang mengadakan kelas siang. Ini merujuk pada jam kerja PNS, maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

Hal senada disampaikan Kadisdikbud Musi Rawas (Mura), Irwan Evendi melalui Kabid Dikdas Hartoyo. Ia menjelaskan, Tahun Ajaran 2018/2019 ini, ada 52 SMP Negeri dan 15 SMP swasta yang melakukan PPDB.

“Khusus SMP negeri, memang dilarang ada pungutan. Dan kami himbau taati Permendikbud No. 14 Tahun 2018,” imbuh dia.(02)

Rekomendasi Berita