oleh

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

LINGGAU POS ONLINE – Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo, ketika DPR memilih Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Firli merupakan Deputi Penindakan KPK yang dianggap telah melakukan pelanggaran etik.

Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan keputusan DPR menunjukkan Firli mendapat dukungan politik penuh melaksanakan tugas-tugasnya ke depan. Bila merujuk pada proses di tim Pansel yang sangat netral dan professional serta di Komisi III DPR, Firli dinilai lulus dengan predikat Summa Cumlaude dan mengantongi Sertifikat kelayakan serta patutan menjadi pimpinan KPK.

“Keberhasilan melalui dua bentuk seleksi yang sangat berbeda dari aspek proses dan tujuan, tentu menjadi social capital bagi Firli untuk memimpin KPK ke depan. Firli harus lebih berani, tegas dan terukur berdasarkan UU,” katanya di Jakarta, Minggu (15/9).

Sebagai jenderal polisi bintang dua, lanjut Emrus, Firli pasti sudah mempuyai pengalaman dan sadar bahwa kepercayaan yang diembannya berbasis pada profesionalitas penegakan hukum semata. Terutama dalam upaya pencegahan dan penindakan dugaan tindak pidana korupsi.

Karena itu, sebagai seorang profesional dalam bidang penegakan hukum pidana terkait perilaku korupsi, Firli tidak boleh pandang bulu.

“Siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus, harus ditindaklanjuti dan diproses dengan rujukan hukum positif, sekalipun itu kemungkinan bisa terjadi di internal KPK itu sendiri,” jelasnya.

Diharapkannya, dalam satu bulan pertama masa kepimimpinannya, salah satu tugas utama Firli adalah memperbaiki manajemen SDM KPK dari dalam.

“Bila ada pegawai yang harus dibersihkan dan dibereskan yang boleh saja. Terutama bagi mereka yang selama ini belum atau tidak mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam penegakan hukum,” katanya.

Atau, lanjutnya, sebelum Pimpinan KPK baru bertugas memperbaiki manajemen SDM, alangkah eloknya jika para pegawai melakukan introspeksi diri. Apakah masih layak atau tidak untuk tetap bekerja di KPK bersama pimpinan baru?

Sebab, lanjut Emrus, pegawai KPK penegak hukum yang profesional hanyalah bekerja sesuai dengan hukum positif dan aturan yang berlaku di internal KPK itu sendiri. Karena itu, dengan alasan apapun tidak boleh ada resistensi dari satu atau sekelompok pegawai KPK terhadap salah satu atau keseluruhan pimpinan KPK yang baru. Jika ada resistensi dari oknum tertentu, baik itu dari individu maupun kelompok pegawai KPK, tidak ada salahnya untuk mundur sebelum pimpinan baru bekerja.

“Tidak kalah mulianya, jika mereka ada di luar KPK. Mereka tetap dibutuhkan negeri ini berbuat sesuatu yang dapat membantu mempercepat Indonesia lepas dari cengkeraman dari para koruptor. Dan jangan tetap berada di KPK tapi justru menghambat proses pemberantasan korupsi,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo menghormati hasil dari seleksi politik akhir terkait capim KPK yang diserahkan dari Pansel ke Presiden Joko Widodo dan terakhir diselesi oleh Komisi III DPR.

“Bagus Alhamdulillah berarti proses panjangnya sudah berakhir kan, mulai dari seleksi akamdemis, seleksi psikologis dan terakhir seleksi politik itu ya. Artinya semua berakhir di DPR. Kita syukuri lah,” katanya.

Dia berharap kedepan komisioner KPK baru dapat diajak bekerjsama dan berkoordinasi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. “Nanti diharapkan ada Komisioner baru KPK, tentunya harapan kita dari kejelasan bisa lebih diajak bicara, untuk upaya kita memberantas korupsi bersama-sama. Memberantas dan mencegah korupsi bersama,” jelasnya.

Disinggung soal banyaknya saran Komisioner KPK baru untuk lebih mengedepankan langkah pencegahan dari pada penindakan, Prasetyo mengatakan setiap institusi penegak hukum mempunyai strategi sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Harapan masyarakat tentu menjadi masukan kita semua termasuk kejaksaan. Kejaksaan sendiri sejak lama lebih mengedepankan fungsi pencegahan, meskipun tidak harus menafikan penindakan,” jelasnya.

Karenanya, sebaiknya keduanya berjalan beriringan. “Jadi berjalan seiring penindakan dan pencegahan, jangan sampai kita terkesan bersemangat memenjarakan orang, tapi bagaimana kita bisa cegah tidak terjadi kejahtan,” tegasnya.

“Kalau pencegahan memang tidak populer, mungkin orang sementra ini inginnya menangkap, mennahan dan menjarakan orang, ini kan dianggap hebat,” tutupnya.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita