oleh

Tahun Depan Program Bedah Rumah Dilanjutkan

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Lubuklinggau sukses menyalurkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada masyarakat tidak mampu. Dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) itu disalurkan melalui bank.

Buku tabungan program bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diserahkan secara simbolis oleh Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe di Gedung Kesenian Sebiduk Semare Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Rabu (13/12).

Dalam sambutannya Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe mengatakan rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2017 ini belum bisa keseluruhannya diperbaiki karena anggaran tidak tercukupi.

“Nanti tahun 2018 dianggarkan,” katanya.

Nanan sapaan akrab Walikota Lubuklinggau, bagi yang sudah dapat bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bersyukur.

“Kita patut bersyukur program beda rumah kedepannya dilanjutkan lagi karena dapat membantu bagi warga yang rumahnya tidak layak huni. Saya berharap warga yang menerima bantuan atau penerima bermanfaat dapat menggunakannya dengan baik,” harapnya.

Kepala Dinas Perkim, Emra Endi mengatakan bahwa sasaran bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Kota Lubuklinggau tahun 2017 sebanyak 408 unit, tersebar di delapan kecamatan dan 42 kelurahan.

Lanjut Emra Endi, dari 408 unit rumah tidak layak huni sudah direalisasikan sebanyak 379 unit.

“Ada 29 unit rumah tidak layak huni tidak dapat direalisasikan setelah tim teknis verifikasi turun ke lapangan mendapati pemilik rumah telah melakukan peningkatan kualitas dengan biaya sendiri,” tuturnya.

Kegiatan bedah rumah ini berasal dari Dana Alokasi Khususnya (DAK) melalui APBD Kota Lubuklinggau tahun 2017 dengan nilai pagu anggaran Rp 6.120.000.000 miliar.

Pada tahun 2018 sasaran bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni direncanakan sebanyak 432 unit, dengan alokasi dana sebesar Rp 6.480.000.000 miliar.

Tujuan diberikannya bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana dan utilitasnya, mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Pro Poor dengan SKPD atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang menangani kawasan dan perumahan kumuh di lingkungannya,” tutupnya.(CW01)

Komentar

Rekomendasi Berita