oleh

Surat Amien Tidak Kontekstual

JAKARTA – Jelang akhir tahun, gejolak internal Partai Amanat Nasional (PAN) meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya surat terbuka dari para pendiri Partai berlambang Matahari yang meminta Amien Rais mengundurkan diri dari kepengurusan dan politik praktis.

Surat terbuka tersebut dibuat dan ditandatangani oleh lima pendiri PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Muhammad, Toeti Heraty, serta Zumrotin.

Dalam surat itu tertulis permintaan terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN untuk menyerahkan kepengurusan kepada generasi penerus dan menempatkan diri sebagai penjaga moral, keadaban bangsa, serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri.

Merespon hal tersebut, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, dirinya akan mengabaikan surat terbuka yang mendesak Amien Rais mundur dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, yang dilayangkan oleh Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin.

“Saya pribadi akan mengabaikan imbauan mereka. Mereka sudah lama tidak aktif dan tidak memiliki akan massa di partai,” kata Eddy kepada wartawan, Rabu (26/12).

Dikatakan Eddy, kelima orang yang mengaku bagian dari pendiri PAN itu saat ini mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres yang tidak diusung oleh PAN, jadi wajar jika ada gerakan-gerakan seperti ini. Eddy menegaskan, kader PAN di seluruh Indonesia tetap komitmen untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

“PAN tetap solid dan tidak ada perpecahan di internal partai,” tegasnya.

Meski enggan merespon surat desakan lima orang itu, Eddy mengaku tetap menghormati posisi mereka. Namun, dirinya meminta kelima orang itu menghormati posisi DPP PAN yang solid mendukung Amien Rais, terkait posisi dan pandangan politiknya.

Terpisah, Pemaparan lain disampaikan oleh, Wakil Sekjend DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, munculnya surat terbuka tersebut dinilai tidak kontekstual dan syarat dengan kepentingan politik jangka pendek.

Selain itu, Saleh menilai surat tersebut jelas bertujuan untuk memecah belah konsentrasi PAN dalam menghadapi pemilu, khususnya Pilpres yang akan datang.

“Kami sebagai pendukung solid Prabowo-Sandi, PAN dan khususnya Amien Rais, dinilai sangat kontributif dan produktif dalam membangun jaringan dan basis dukungan bagi pemenangan Prabowo-Sandi. Wajar saja jika ada segelintir orang yang tidak suka karena kepentingan politiknya secara personal maupun komunal terganggu,” ujar Saleh di Jakarta.

Anggota DPR Komisi VIII ini kemudian berharap kepada Amien Rais dan PAN untuk tidak perlu menganggap serius terhadap surat tersebut. Sebab, ada banyak keanehan dan keganjilan dari surat tersebut yang perlu dipertanyakan.

Ia kemudian menyampaikan bahwa ada keanehan dan keganjilan terkait pembuatan surat terbuka kepada Amien Rais.
Menurutnya penandatanganan surat tersebut dilakukan oleh mereka yang sudah lama tidak aktif.

“Mereka ini yang tidak mengikuti isu dan arah perjuangan politik PAN. Karena itu, tidak jelas landasan dan pijakan mereka dalam menulis surat tersebut, terlebih surat itu ditandatangani oleh salah seorang yang sudah mengundurkan diri dari PAN sejak beberapa tahun lalu, tepatnya 15 Mei 2014. Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, harusnya sangat tidak tepat jika ikut campur lagi urusan PAN,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan bahwa terkait pemberitaan surat terbuka atas permintaan mundurnya Ketua Dewan Kehormatan PAN yaitu Amien Rais harus biaa diselesaikan segera secara internal. Pasalnya PAN bisa mengalami kerugian karena diantara nama-nama yang menuntut tersebut dimungkinkan memiliki pengaruh karena sebagai tokoh pendiri.

“Tidak ada salahnya itu diselesaikan. Di situasi tahun politik sebaiknya bersatu untuk menyelesaikan persoalan, kalau pun ada masalah internal kan politik itu seni menyelesaikan persoalan berbagai kepentingan di dalamnya,” kata Emrus kepada tim Fajar Indonesia Network, Rabu (26/12).

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu menyampaikan bahwa PAN harus melakukan kompromi demi kepentingan bersama. Namun jika tidak bisa, menurutnya harus dilakukan kajian dan validitas soal permasalahan yang muncul.

“Dalam menghadapi pemilu besok yaitu Pileg maupun Pilpres, akan ada 2 yang dihadapi pertama presiden yang mereka usung bisa menang dan soliditas PAN kemudian capaian Parlementary Treshold yang memang tinggi yaitu 4 persen, karena kalau tidak mencapai bisa jadi masalah baru,” lanjutnya.

“Jalan satu-satunya soliditas partai dari berbagai kepentingan harus segera dilakukan melalui kedaulatan pimpinan yaitu Ketum PAN dan Sekjen yang berperan menyatukan dan menyelesaikannya,” pungkasnya. (rba/zen/fin)

Rekomendasi Berita