oleh

Sulfi Hendra Temui Ketum PKB

Sampaikan Tuntutan

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Sulfi Hendra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Kota Lubuklinggau, akan menepati janjinya untuk mengusut konflik di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Lubuklinggau. Yakni, terkait adanya pergantian kepengurusan, yang dinilai sepihak dan tidak melalui mekanisme partai oleh Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ramlan Holding.

Ia menegaskan, pasca penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota serta Wakil Walikota terpilih nanti, ia bersama ketiga Ketua DPC yang dipecat oleh pengurus DPW akan segera menghadap Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus DPP untuk meminta waktu menghadap Ketum.

Mengenai tuntutan diakui Sulfi tetap sama, seperti yang mereka sampaikan ke pengurus DPW. Ada dua tuntutan, yakni pertama meminta Ketum untuk memecat Ketua DPW PKB Provinsi Sumsel, Ramlan Holding dan kedua mengkaji kembali SK yang dikeluarkan serta mengembalikan SK sebelumnya.

Pihaknya juga akan meyakinkan Ketum, kalau pergantian pengurus DPC PKB Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau, Kabupaten OKI dan DPC PKB Kabupaten Muara Enim, tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, pengurus DPW Provinsi Sumsel tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru untuk pengurus DPC di empat daerah di Provinsi Sumsel.

Pihaknya juga yakin, ada pemalsuan tanda tangan Ketua PAC, ketua NU serta tanda tangan lainnya. Artinya pengurus DPW sudah sangat jauh melanggar AD/ART.

“Kita berharap, dengan menyampaikan tuntutan secara langsung dan tertulis, Ketum bisa menerima dan mengkaji tuntutan tersebut. Ketua DPW Provinsi Sumsel, Ramlan Holding harus lengser karena dia yang merekomendasikan ke pengurus DPP tanpa ada koordinasi dengan keempat Ketua DPC yang dipecat,” ungkapnya.

Ia pun berharap, Ketum menyediakan waktunya untuk mendengar tuntutan mereka.

Sementara Sekjen DPW PKB Provinsi Sumsel, Nasrul Halim melalui Ketua LPP, H Antoni Toha sebelumnya saat dikonfirmasi menegaskan kalau pergantian kepengurusan di empat daerah yang dikeluarkan DPP, sah dan sudah melalui mekanisme partai. SK tersebut sesuai perintah pengurus DPP akan tetap diberlakukan.

“Kalaupun ada aksi protes, itu hanya dinamika politik ya silakan saja. Kita tetap dengan SK yang sah, yang dikeluarkan oleh DPP,” tegasnya. (13)

Rekomendasi Berita