oleh

Sudah Inkrah, Harus Dipatuhi

Eksekusi Lahan Perum Damri

LINGGAU POS ONLINE, AIR KUTI – Ketika sudah putusan pengadilan dan inkrah. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, mau tidak mau harus dilakukan penegakan hukum. Masyarakat diimbau mematuhi.

Hal ini diungkapkan Pengamat Hukum, DR Febrian ketika menanggapi bakal dilakukannya eksekusi lahan Perum Damri, di Jalan Mayor Toha, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa (19/12).

Ia menjelaskan, eksekusi harus dilakukan sesuai putusan hakim. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menyarankan, bagi masyarakat yang terkena harus legowo.

“Kalaupun oknum warga yang menempati lokasi ini tidak terima, ada cara hukum yang membolehkan. Penegak hukum bisa melakukan sita. Pengadilan negeri minta bantuan aparatur seperti Pemkot Lubuklinggau, Pol PP maupun kepolisian,” jelasnya.

Jika dalam eksekusi besok (hari ini,red) warga melakukan perlawanan, Febrian mengingatkan, jangan sampai menjurus pidana.

“Dari sisi hukum kalau sudah inkrah itu, akhir dari berbagai upaya hukum. Artinya selama ini sudah banyak upaya hukum yang ditempuh. Ternyata warga kalah juga. Nggak usah suudzon-lah, barangkali memang warga lemah dari segi status kepemilikan tanah itu,” terang Febrian lagi.

Lalu bagaimana reaksi masyarakat?

Warga yang tinggal di sebagian 15.500 lahan milik Perum Damri masih menolak eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Lubuklinggau itu.

Pasalnya, mereka merasa tidak menyerobot lahan milik Perum Damri, sebab lahan yang dikuasai mereka itu dibeli secara sah dan itu diakui negara. Jadi, wajar saja bila mereka diduga akan melakukan perlawanan terhadap wacana dilakukannya eksekusi tersebut.

Berdasarkan pantauan Linggau Pos di lapangan, arus lalu lintas di tempat ini masih lancar, sama sekali tidak mengganggu aktivitas dari para pengguna jalan. Namun, di pinggir jalan sudah berjejer bambu runcing, yang menandakan kalau masyarakat akan mempertahankan lahan mereka masing-masing.

Bahkan, di depan salah satu rumah sudah berdiri satu unit tenda, dan situasi di rumah tersebut seperti orang mau hajatan, banyak didatangi masyarakat, mulai dari masyarakat sekitar hingga sanak keluarga mereka yang ada di luar kota.

“Kami merasa terdiskriminasi atas putusan eksekusi. Tidak ada rasa keadilan dan perikemanusiaan, mengabaikan proses mediasi,” kata warga setempat, Ragil, Yancik, Sarbeni, Galih, Alimi dan Almuzamil.

Padahal, dilanjutkan mereka, lahan yang akan dieksekusi ini tempat mengantungkan hidup, dan ini jelas menghapuskan harapan untuk masa depan anak-anak mereka.

“Kami meminta kepada Pemkot Lubuklinggau serta DPRD Kota Lubuklinggau, untuk menjembatani ini demi terciptanya rasa keadilan. Dengan menunda putusan, dan mencari solusi terkait penyelesaian permasalahan ini,”jelas mereka.

Apalagi, menurut mereka lahan yang mereka tempati saat ini diperoleh dari hasil membeli dengan cara yang sah, bukannya merampas dari tangan Perum Damri.

“Tolong perhitungkan nasib kami, anak-anak kami yang mengantungkan hidup di sini. Kami tidak merampas, tanah ini kami beli dengan cara yang sah, tolong jangan rampas tanah kami,” harap mereka.

Terpisah, juru bicara Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Hendri Agustian mengatakan kalau pelaksanaan eksekusi telah direncanakan dengan baik.

“Setiap kegiatan pasti sudah direncanakan dengan baik,” kata Hendri Agustian singkat.

*** Tinggal 2 KK Lagi

Dari 15 Kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Perum Damri seluas 15.500 Meter Persegi itu, tinggal dua KK yang belum mengosongkan rumah.

Hal ini disampaikan Kepolres Lubuklinggau, AKBP Sunandar melalui Kabag Ops, Kompol Yudha, Selasa (19/12).

“Tugas kami kan mengamankan. Bukan kalau alat berat bukan kami yang mendatangkan. Itu dari Perum Damri. Tugas kami memenuhi pengajuan permohonan pengamanan dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau untuk mengamankan proses eksekusi Lahan Perum Damri,” terang Kompol Yudha.

Ada 400 anggota Polisi, Brimob, Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran yang siaga. Sebagaimana gladi resik yang dilakukan kemarin.

Sebelum mengamankan eksekusi Lahan Perum Damri, 400 personel tim gabungan ini akan melakukan apel di Polres Lubuklinggau, pukul 06.00 WIB, Rabu (20/12).

“Intinya, dalam menjalankan tugas besok (hari ini,red) kami mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Juga mengacu pada instruksi yang akan langsung dikomandoi Pak Kapolres,” jelas Kompol Yudha lagi.

Menurutnya, sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada warga yang tinggal di lahan Perum Damri sudah dilakukan. Termasuk melibatkan lurah dan Camat Lubuklinggau Timur I.

“18 Desember 2017 lalu, kami sudah ke rumah warga di sana. Dan rerata dari mereka sudah terima dan ikhlas. Berdoa saja tidak ada gejolak pagi ini. Kalau informasi yang kami dapat tinggal dua KK yang belum mengosongkan rumah. Yakni Pak Wancik dan Pak Syarbeni,” imbuhnya. (11/05)

Komentar

Rekomendasi Berita