oleh

Sudah Dua Minggu Semua Motor Dinas Pol PP Muratara Dikandangan

-Muratara-597 dibaca

LINGGAUPOS.CO.ID- Akibat kembali dilakukan pendataan ulang oleh Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Musi Rawas Utara (Muratara), puluhan kendaraan dinas sepeda motor Sat Pol PP Muratara diamankan.
Puluhan sepeda motor itu, terparkir di halaman Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) kurang lebih dua minggu lebih.

Kondisi ini sempat dikeluhkan anggota Pol PP Muratara, karena mereka tidak bisa menggunakan sepeda motor untuk patrol.

Seperti dikatakan PI, dampak pendataan yang sudah kurang lebih selama dua minggu itu, membuat pihaknya tidak dapat menjalankan tugas seperti biasanya karena terkendala kendaraan.

“Kalau dulu kami sering melakukan kegiatan patroli dan pemantauan situasi lapangan, karena sekarang motor itu semuanya sudah ditarik, saat ini kami tidak ada kegiatan lagi,” terangnya, Rabu (9/6/2021).
Dirinya tidak tahu pasti apa alasan penahana semua kendaraan operasional sepeda motor tersebut oleh Bidang Aset BKD Muratata,

Menurutnya pendataan kendaraan dinas tersebut sudah tiga kali dilakukan pendataan.

“Semua surat dan kelengkapan kendaraan itu lengkap, namun entah kenapa ketiga kalinya di data kendaraan itu ditahan disana itulah yang membuat dirinya merasa ada yang ganjil,” jelasnya.

Sementara itu saat ditanya adanya isu kendaran tersebut pernah digadaikan oleh oknum tertentu, ia mengungkapkan tidak begitu mengetahui isu tersebut.

“Mungkin juga karena isu itu atau apalah, karena kami dengar juga bagian aset mengatakan alasan kendaran itu ditahan karena dipakai TKS. Padahal secara logika tidak mungkin Kasi atau setingkat Kabid yang melakukan patrol,” cetusnya.

Hal yang sama juga diungkapkan RM menjelaskan, sejak kendaraan operasional itu ditahan oleh Pemkab, kadang pihaknya mengunakan kendaraan sediri untuk menjalankan tugas.

Namun alangkah lebih baiknya bila ada kendaraan operasional bisa digunakan, karena kendaraan yang dikandangkan disana juga tidak dimanfaatkan.

“Kalau bisa kendaraan dinas itu dikembalikan lagi saja ke Satpol-PP, karena sangat dibutuhkan dan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan lapangan. Karena tidak adanya kendaraan operasional itu sekarang sedikit banyak memang menjadi penghambat pihaknya dalam menjalankan tugas”, harapnya.

Terpisah Kabid Aset BKD Muratara, Rizalludin menjelaskan, hal itu dilakukan karena ada informasi digunakan oleh TKS.

“Kendaraan dinas itu juga informasinya dibawah ke Lubuklinggau, ke Nibung dan sebagainya,” jelasnya.
Kemudian, kendaraan itu harusnya standby di Kantor Satpol-PP lengkap dengan penangung jawabnya haruslah PNS bukan TKS.

“Kendaraan itu juga memang boleh digunakan saat jam kerja, namun kalau di luar itu pertanggungjawabannya haruslah PNS,” ujarnya.

Ditanya apakah memang benar ada isu kendaran itu pernah digadaikan oleh oknum tertentu, Rizalludin menjelaskan untuk saat ini kendaran itu terdata lengkap, menurutnya kalu isu itu dia tidak mengetahui.

“Itulah kenapa harus PNS yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas itu, takut saja bila terjadi kehilangan dan sebagainya,” tutupnya.(*)

Rekomendasi Berita