oleh

Status PNS Humaidi, Diberhentikan Sementara

LINGGAU POS ONLINE, EMPAT LAWANG – Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Empat Lawang, Alhumaidi Saman diberhentikan sementara. Dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan ini terkait status vonis pengadilan menjeratnya atas kasus operasi tangkap tangan belum lama ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Empat Lawang Januarsyah, Hambali mengakui jika pihaknya sudah menerima tembusan atau salinan copy keputusan pengadilan, kasus OTT mantan kepala DPMDP3A Empat Lawang, Alhumaidi Saman.

Pihaknya sudah memberikan keputusan pemberhentian sementara status PNS terpidana tadi, jadi semua hak haknya tidak diberikan selama pemberhentian sementara berlanjut.

“Keputusan kita itu atas dasar inkrah. Selama ini kita masih menunggu inkrah, sekarang sudah inkrah dan sudah pula diberhentikan sementara,” kata Januarsyah.

Mengenai pemberhentian total, Januarsyah mengaku, belum ada petunjuk namun pihaknya akan melakukan koordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terlebih dahulu. “Ini sedang di Jakarta, sekalian nanti akan koordinasi mengenai kepastian statusnya,” ucapnya.

Sementara diketahui sebelumnya bahwa mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMD3PA) Empat Lawang, Alhumaidi Saman di eksekusi di Rutan Pakjo oleh Kejari Empat Lawang.

Terpidana dieksekusi Sabtu (3/12) setelah keluar putusan oleh pengadilan Tipikor selama 1 tahun penjara.

Terdakwa dalam persidangan terbukti melanggar pasal 11 UU PTPK, setelah di tangkap aparat kepolisian atas tuduhan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (26/6) lalu.

Selain hukuman 1 tahun penjara Humaidi juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Anjas kepada wartawan mengaku terpidana sudah di eksekusi dan menerima putusan pengadilan serta mendekam di rumah tahanan Pakjo Palembang.

“Sebelumnya terpidana di tuntut 1,6 tahun dan denda Rp 50 juta dan subsider 3 bulan penjara,” terang Anjas. (04)

Komentar

Rekomendasi Berita