oleh

Staf Pribadi Menpora Diperiksa KPK

JAKARTA– Pemeriksaan perdana untuk kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) digelar KPK, Kamis (4/1). Tim penyidik KPK memanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan bagi tersangka sekaligus Sekretaris Jenderal KONI nonaktif Ending Fuad Hamidy.

Mereka adalah Staf bidang Perencanaan KONI Suradi, Staf bagian Perencanaan KONI Twisyono, dan Staf Pribadi Menpora Miftahul Ulum. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami proses pengajuan proposal dana pengawasan dan pendampingan (wasping) atlet. “Dana wasping termasuk ke dalam dana hibah yang dikucurkan pemerintah,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

Sedangkan dari saksi Miftahul Ulum, penyidik menggali tugas dan posisi staf pribadi Menpora tersebut dalam kaitannya dengan pengajuan dana hibah. Peran Miftahul dalam perkara ini juga perlu didalami penyidik.

Sementara itu, Febri mengatakan pihaknya pasti akan menggelar pemeriksaan terhadap Menpora Imam Nahrawi. Akan tetapi, sambungnya, pemeriksaan akan digelar jika penyidik membutuhkan keterangan. Ia membeberkan, Imam telah menyatakan diri akan menghadiri panggilan penyidik.

“Saya kira itu bagus (pernyataan hadir menpora-red). Nanti jika dipanggil dan hadir itu menjelaskan apa yang diketahui secara lengkap dan dapat membawa dokumen-dokumen pendukung juga,” tuturnya
Terpisah, Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, kasus yang menimpa sejumlah petinggi Kemenpora tidak akan berpengaruh pada persiapan pelatnas untuk SEA Games 2019 di Filipina.

Namun, terang Gatot, pihaknya akan melakukan perubahan pada struktur komite persiapan pelatnas yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017. Dua dari lima tersangka dalam kasus dana hibah, yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adhi Purnomo, masuk ke dalam struktur tersebut.

“Pak Mulyana masih ketua komitenya. Posisinya digantikan Chandra Bhakti (Plt Deputi IV). Ada juga nama Pak Adhi, harus kita coret,” terang Gatot.

Dalam OTT Selasa (18/12) dan Rabu (19/12), tim KPK berhasil mengamankan 12 orang. Kelima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy sebagai pihak pemberi. Sementara sisanya Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto sebagai pihak penerima.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemanpora kapada KONI tahun anggaran 2018. Serta, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Ending Fuad Hamidy dan Jhonny E Awamy disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, pihak penerima yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita