oleh

Soal Teror Dan Novel Tak Disenggol Dalam Debat Capres

KERJA, KPK PILIH DIAM

JAKARTA – Substansi rentetan kasus Hak Azasi Manusia (HAM) ternyata tak tertuang dalam perdebat capres-cawapres, kemarin (17/1). Apalagi menyentuh pada esensi kasus yang sedang hangat. Baik soal kasus Novel Baswedan apalagi teror bom molotov petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah itu pun tak mau ambil pusing dengan fakta yang ada.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan KPK lebih memilih untuk bekerja lebih giat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU Tipikor. “Kalau terkait dengan debat, yang mungkin perlu kita pikirkan dan seriusi ke depan lebih pada apa yang secara konkret dilakukan,” ucap Febri kepada awak media, Jumat (18/1).

Menurut Febri, tindakan nyata memperbaiki kekurangan serta tatangan dalam upaya pemberantasan korupsi dinilainya lebih penting. Salah satu contohnya, yakni adanya sejumlah perbuatan yang dinilai bukan tindakan korupsi di dalam aturan UU Tipikor, namun justru termasuk rasuah jika mengacu rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Sebenarnya kalau kita serius untuk pemberantasan korupsi kedepan maka dibutuhkan aturan yang lebih kuat seperti melalui revisi UU Tipikor atau langkah hukum yang lain,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya dugaan korupsi di sektor sumber daya alam yang luput dari perhatian UU Tipikor. “Jadi KPK memilih untuk secara serius dan konsisten untuk bekerja saja sesuai kewenangan, namun memang ada beberapa kekurangan dan tantangan yang harus kita selesaikan secara konkret ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memandang kedua pasangan capres dan cawapres masih terkesan ragu-ragu dalam menyampaikan gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sehingga, ia menilai pernyataan mereka bersifat normatif ketimbang menghadirkan inovasi baru.

“Penegakan hukum itu soal hukum dan penegakkannya. Bukannya kita tidak punya dasar hukum, akan tetapi penegakannya kurang nendang. Sehingga jadi bahan pergunjingan sampai hari ini. Nah dalam debat, (mereka, red) masih ragu-ragu dalam (menyampaikan) inovasi,” ucap Saut.

Saut menjelaskan, banyak hal yang mesti dibenahi terkait dasar hukum KPK. Salah satunya melalui revisi UU Tipikor. Sedangkan, dalam segi penegakan, harus ada penilaian sehingga kerja KPK memenuhi target yang disusun oleh pimpinan. “Itu bolong-bolongnya banyak. Termasuk UU Tipikor kita mau diapakan? Di sini peran pemimpin,” pungkasnya. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita