oleh

Soal RUU Kepulauan, 5 Lembaga Pemerintah Belum Sepaham

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan mengakui belum ada kesepahaman dari lima lembaga Pemerintah terkait RUU Kepulauan. Lima lembaga Pemerintah itu adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Ham (Menkumham), Kementerian Luar Negeri (Menlu) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Nasional (Bapens).

Anggota Pansus RUU Kepulauan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rohani Vanath mengatakan, saat ini Pansus RUU masih menyampaikan pandangan-pandangan dari DPR, DPD dan Pemerintah.

“Perkembangan masih menyampaikan pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi dan penyampaian dari DPD dan Pemerintah,” kata Rohani kepada Fajar Indonesia Network di Gedung DPR-RI kemarin.

Selain pandangan dari masing-masing pihak, politisi asal Maluku ini menuturkan, pengusulan RUU Kepulauan ini belum mendapat satu kesepahaman yang sama dari Pemerintah. Namun, kelima lembaga Pemerintah tersebut sudah setuju soal RUU Kepulauan.

“Dari Pemerintah itu Mendagri, Menkumham, Bapenas, Menlu dan Menkeu masih belum ada kesepahaman, tapi prinsipnya sudah disetujui. Tapi prinsipnya Pemerintah setuju, cuman dalam dalam hal ini Pemerintah belum diketahui. Jadi perlu duduk bersama untuk membahas,” ujarnya.

Dikatakan Rohani Vanath, RUU Kepulauan ini tidak bisa ditunda lagi, karena pengusulan RUU Kepulauan ini menjadi pembahasan sejak periode 2009-2014 yang dipimpin oleh politisi PDI Perjuangan, almarhum Alex Litay. “

Pihak kami dari legislatif memberikan waktu ke Pemerintah tidak bisa berlama-lama, karena rancangan UU Kepulauan ini terlalu lama. Pembahasannya terlalu panjang mulai dari 2009 sampai 2014, waktu pimpinan itu Alex Litay. Sementara sekarangkan baru, tapi UU ini sudah lama, ini sebenarnya kita melanjutkan yang lama,” jelasnya.

“Target DPR secepatnya, keinginan kami Fraksi PKB tahun ini harus selesai, karena mengingat waktunya terlalu panjang. Ini bukan masuk proglenas tahun 2018 tapi sudah proglenas 2009-2014,” sambungnya.

Lanjut Rohani, legislatif dan eksekutif akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang masuk dalam  RUU Kepulauan pada bulan Maret mendatang, guna mendengar masukan-masukan dari Pemerintah setempat.

“Belum ada komunikasi antara Pemerintah daerah dan legislatife (Maluku), karena dalam hal ini belum ada pelantikan Gubernur Maluku terpilih. Nanti ada kunjungan kerja kami legislatif dan eksekutif di daerah-daerah kepulauan.  Ditargetkan itu setelah pelantikan Gubernur terpilih itu di bulan Maret, dan kami dari legislatif berkunjung untuk mendengar penyampaian dari Pemerintah daerah apa yang mau diusulkan,” ucapnya.

Diketahui, ada tujuh daerah kepulauan yang masuk dalam RUU Kepulauan, yakniProvinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Maluku. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kepulauan ini sudah digulirkan oleh DPR-DPD dan Pemerintah sejak periode 2009 lalu, namun hingga kini belum mendapat kesepakatan akhir untuk direalisasikan. (rba/fin)

Rekomendasi Berita