oleh

Soal PP 43/2018, Penegak Hukum Perlu Aturan Internal

JAKARTA – Keberadaan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan PP yang mengatur yang sama. Namun, PP 43/2018 tersebut masih dipandang menuai banyak kekurangan. Oleh sebab itu, pengaturan untuk melengkapi PP tersebut dapat dilengkapi dalam peraturan di institusi penegak hukum.

Menurut Anggota MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Peraturan Pemerinrah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu disempurnakan saja agar lebih detil. “Ini cuma perlu penyempurnaan saja, artinya lebih didetilkan lagi,” kata Arusl Sani dalam diskusi publik di Ruang Pressroom DPR-RI, Jumat (12/10).

Dikatakan Arsul Sani, peraturan yang mengatur hal serupa, yakni PP 71 Tahun 2000 tidak lagi diberlakukan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak perlu dipolitisir. Sebab Peraturan Pemerintah tersebut hanya menyempurnakan PP sebelumnya, dengan pengaturan yang sama.

Khususnya soal pengaturan angka nominal sebagai bentuk premi serta bentuk penghargaan. Namun demikian, Arsul mengakui masih terdapat kekurangan  yang perlu dilengkapi. Pertama, PP 43/2018 memang dapat mendorong peran serta masyarakat.

“Mesti diwaspadai oleh keberadaan PP tersebut. Pasalnya potensi bakal lahir banyak laporan dari masyarakat atau munculnya kelompok yang menamakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Bahkan mungkin, kualifikasi laporan dan kelembagaanya pun tidak jelas. Dengan kata lain, bakal memanfaatkan soal korupsi demi mendapatkan premi ratusan juta,” ujarnya.

“Oleh sebab itu perlu diantisipasi dengan melengkapi aturan dalam PP 43/2018 dengan peraturan di kepolisian dengan Peraturan Kapolri, Kejaksaan Agung dengan Peraturan Jaksa Agung, KPK dengan Peraturan KPK.  Menurut saya perlu diatur lebih lanjut, karena di PP itu belum detil juga,” sambungnya.

PP 43/2018 mengatur soal reward. Namun soal perlindungan terhadap pelapor pun mesti ketat. Pasalnya, ketika pelapor melaporkan yang laporannya tidak berkualitas, maka bakal berdampak terhadap keamanannya. Dengan kata lain, pelapor dapat terancam. Nah UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mesti tegas.

Pasalnya perlindungan,  saksi dan korban menjadi ranak LPSK. Lantas pelapor pun mesti menjadi ranah LPSK dalam memberikan perlindungan. “Kami (Komisi III DPR, red) akan diskusikan dengan LPSK. Kalau berkualitas laporannya, maka pelapor menjadi ranah LPSK perlindungannya. Dan konsekuensinya, anggaran LPSK harus ditambah,” ucapnya.

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas  Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpandangan PP 43/2018 sedianya merupakan turunan dari Pasal 41 dan 42 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus Pasal 42 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengangkapan tindak pidana korupsi”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Sedangkan pengaturan soal cara hak  dalam mendapatkan, memperoleh, menyampaikan, memperoleh layanan hingga menerima jawaban dari penegakan hukum dalam PP 43/2018 merupakan turunan dari Pasal 41 UU  Pemberantasan tipikor. Soal bentuk penghargaan dapat berupa sertifikat misalnya.

“Tapi premi konsekuensinya berupa uang. Kemudian angka nya maksimal Rp200 juta. Artinya kalau nilai korupsi kerugian negaranya Rp200 miliar ke atas, maka preminya tetap Rp200 juta,” ujarnya.

Fickar menegaskan, premi yang didapat Rp200 juta diperuntukan tipikor bukan kategori suap. Namun karena kerugian negara akibat korupsi. Sedangkan tipikor karena suap, premi yang didapat maksimal Rp10 juta. Dengan kata lain, bila korupsi  suap yang kerugian negara Rp10 miliar ke atas, maka preminya pun tetap mendapat Rp10 juta. (rba/fin)

Rekomendasi Berita