oleh

Soal Lahan Cikencreng, Warga Minta Jangan Hanya Relokasi Tapi Juga Ganti Rugi

LINGGAU POS ONLINE – Warga yang mengatasnamakan Forum Musyawarah Masyarakat Lubuklinggau (FORMMA LUBER), Senin (4/11/2019) melakukan aksi demonstrasi di Pemkot Lubuklinggau. Aksi demonstrasi ini berkaitan dengan lahan PT Cikencreng.

Ada enam tuntutan mereka, yakni pertama meminta agar DPRD Lubuklinggau sungguh-sungguh memperjuangkan serta membela masyarakat dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh hak-hak rakyat atas tanah dan tanam tumbuh di lahan eks Cikencreng.

Kedua, meminta kepada DPRD dan Pemkot Lubuklinggau agar tidak menyetujui dan membatalkan hasil keputusan Pengadilan Negeri tentang akta perdamaian Pemkot Lubuklinggau dengan PT Cikencreng.

Ketiga, meminta DPRD dan Pemkot Lubuklinggau untuk memberikan program landreform sampai pemberian hak milik tanah atas kepemilikan masyarakat yang telah dikuasai Cikencreng.

Keempat, meminta untuk meninjau kembali tentang program kerja Pemkot Lubuklinggau dalam melaksanakan program Grand Lubuklinggau Madani serta tuntutan lainnya.

Sambas, selaku Kuasa Hukum, menyampaikan sebenarnya malu sampai persoalan ini digugat masyarakat di Pengadilan. “Malu kita, anak menggugat bapaknya sendiri di Pengadilan,” katanya.

Sementara Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menjelaskan bahwa persoalan lahan ini dikarenakan kalahnya gugatan BPN dari PT Cikencreng. Karena kekalahan itulah, kemudian ada perdamaian.

Dalam perjanjian perdamaian itu, kemudian Pemkot Lubuklinggau memberikan relokasi lahan. “Relokasi adalah bentuk ganti rugi. Dengan acuan luasan lahan, dan isi lahan,” ia menjelaskan.

Kemudian Tim sedang bekerja melakukan pengecekan lahan. “Sekarang sedang didata,” jelasnya.

Hanya saja dalam pertemuan, warga lebih memilih ganti rugi dibandingkan relokasi. (*)

Rekomendasi Berita