oleh

SMART Jadi Kunci Pembuatan RPJMDes dan BUMDes

Kades Muratara Belajar Merencanakan RPJMDes-BUMDes

Bupati Muratara H Syarif Hidayat telah membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Ashwini Room, Tara Hotel Yogyakarta, Minggu (8/7) malam. Ilmu apa saja yang diperoleh para Kepala Desa (Kades) di Muratara dalam Diklat ini.

Laporan Aspin Dodi, Yogyakarta

SENIN (9/7) para Kepala Desa (Kades) dan Ketua TP PKK Desa Kabupaten Muratara menerima materi dari Tim Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MGKD) UGM. Mereka dibagi dalam dua kelas, khusus untuk Kades dan Ketua TP PKK Kabupaten Muratara.

Khusus untuk Kades materi yang sampaikan oleh MPKD UGM yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), BUMDesa, dan Hasil Telusur Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Penggunaan Dana Desa (DD).

Direktor MPKD UGM, Prof Dr. Bakti Setiawan menjelaskan dalam membuat RPJMDesa selain disesuaikan dengan kondisi desa dan masyarakat tapi juga dengan kemampuan Kades bagaimana memimpin, mengelola desa dengan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui DD.

Lebih lanjut ditambahkannya, dalam membuat RPJMD harus punya tujuan yang jelas, karena banyak yang membuat tujuan terlalu umum atau luas. Jadi tidak tepat sasaran.

Menurut Bobi, guna mendapatkan RPJMD yang baik dan tepat sasaran dengan menerapkan atau rumusan yang disingkat SMART yakni, Simple, Measurable, Attaintable, Reasonable, dan Timebound.

“Simpel atau sederhana jangan terlalu ribet dan atau umum, Measurable atau terukur, Attaintable ketercapaian target, tidak terlalu wah tapi hasilnya jauh, biar hasilnya kecil tapi target tercapai setidaknya mendekati, Reasonable atau alasan yang jelas dan Time Bound atau masa tercapainya rencana yang dibuat dalam RPJMD. Apakah satu tahun atau lima tahun,” beber dia.

Selanjutnya, pada kesempatan lain, nara sumber lainnya yakni, Ambar Teguh Sulistiyani berkenaan pembuatan RPJMDes ada pedoman teknis penyusunan RPJMDes di mana dalam pembuatan RPJMDes berdasarkan juga atas analisa SWOT dan isu strategis di desa masing-masing.

Dijelaskannya, RPJMDes dibuat tidak terlepas dari profil desa di mana berisikan sejarah desa, peta kondisi desa, diskripsi kontur tanah desa, kelembagaan desa mulai dari TP-PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lainnya, masalah desa atau isu strategis desa arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa.

“RPJMDes harus sejalan dengan visi misi pada saat mencalonkan diri dan program pemerintah daerah, dan yang paling utama data potensi lokal, data primer, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan indikator capaian atau output,” beber dia.

Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa atau UU Desa, RPJMDes wajib dibuat oleh setiap desa, baru melakukan pengelolaan secara mandiri melalui DD.

Tidak hanya ilmu tentang perencanaan saja, para Kades juga diberikan materi tentang membangun BUMDes yang berbasis Public and Community Parthnership oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintah FISIP UGM.

Di mana sesuai dengan UU Desa, ada tiga ikon baru di Desa yakni, RPJMDes, BUMDes, DD.

Ratnawati menjelaskan sejarah BUMDes diawali dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah BUMDes menjamur, berubah UU No. 6 tahun 2014 BUMDes dieksplisitkan dan secara eksklusif setelah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sejarah BUMDes sajak dulu sudah ada dalam mikro seperti KUPEDES, PKH, PNPM. Tapi program tersebut sifatnya top down tidak berkesinambungan maka terhenti. Beda dengan BUMDes bisa berkelanjutan.

“BUMDes harus tepat sasaran yakni mengembangkan potensi lokal. Seperti BUMDes jadi ikon atau percontohan BUMDes secara nasional di Rokan Hulu Riau di mana asetnya hampir Rp 6 miliar dan benar-benar memberdayakan masyarakat sehingga maju. Sesuai semangat gotong royong dan usaha mengembangkan potensi lokal,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam membuat BUMDes dalam hal modal BUMDes bersumber dari DD 51 persen dan dari masyarakat 41 persen dan berbasis budaya lokal (lokal wisdom) sehingga ada rasa memiliki dengan berbasis emansipasi dan kearifan lokal.

“Semangat membangun negeri dari desa sebagaimana nawacita yakni pembangun dari pinggiran atau desa, dengan membangun desa dari BUMDes,” kata dia.(*)

Rekomendasi Berita