oleh

Skema Perluasan Lahan Sawit Bikin Bingung Petani

JAKARTA – Skema ambisius untuk menanam kembali sekitar seperlima dari lahan kelapa sawit di Indonesia berjalan jauh di belakang jadwal. Hal itu, menandai pukulan terhadap upaya produsen utama dunia, untuk mengangkat hasil panen dan menangkis serangan terhadap keberlanjutan tanaman.

Target penanaman kembali 2,4 juta hektar kelapa sawit yang ditanam oleh petani kecil dengan bibit berkualitas pada tahun 2025 datang ketika, Indonesia dan Malaysia menghadapi serangan balasan di negara-negara Barat atas dampak lingkungan dari minyak nabati.

Indonesia mengandalkan skema untuk membantu menangkis kritik atas pembukaan hutan yang besar-besaran, sering kali menjadi rumah bagi harimau, orang utan dan gajah yang terancam punah, dengan meningkatkan produksi pada plot yang ada daripada mencari perkebunan baru.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Presiden Joko Widodo meluncurkan skema tersebut pada akhir 2017, tetapi dana telah dicairkan untuk menanam kembali kurang dari 15.000 hektar pada November lalu, terhadap target awal 2018 sebesar 185.000 hektar.

“Karena ada reaksi global yang meningkat terhadap minyak kelapa sawit, sangat penting program penanaman kembali dilakukan sesegera mungkin,” kata Thontowi Suhada, seorang peneliti di World Resources Institute (WRI), melansir CNA

Akan tetapi, di sebuah negara di mana kepemilikan tanah seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Meskipun, para petani telah menolak program tersebut karena banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang diperlukan untuk mendaftar skema tersebut.

“Selain itu, banyak yang kurang melek huruf untuk mengajukan subsidi atau mendaftar secara online. Ada yang belum tahu cara menggunakan komputer. Beberapa bahkan tidak tahu apa itu e-mail,” kata Bambang Gianto, Gianto, salah seorang petani sawit di Sumatra Selatan.

Namun, Presiden Jokowi kini telah memerintahkan para pejabat untuk merampingkan program, yang juga bertujuan membantu perkebunan guna memenuhi persyaratan untuk menerima sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

“ISPO, yang wajib untuk perusahaan, tetapi sukarela untuk petani kecil, mensyaratkan bahwa tanah dimiliki secara sah, tidak melanggar hutan dan menggunakan praktik pertanian yang baik tanpa pembakaran. Namun, beberapa kelompok lingkungan memandang ISPO lebih lemah daripada skema sertifikasi internasional,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengakui, kekurangan dalam skema ini. Terlebih, banyak petani juga khawatir tentang ikatan yang terkait dengan pembiayaan.

“Mengkomunikasikan program kepada petani ternyata tidak semudah yang kami perkirakan,” katanya.

Dia menyebutkan, pemerintah menyediakan subsidi Rp25 juta per hektar dan pada awalnya mengharuskan petani untuk mendapatkan pinjaman bank untuk dana tambahan.

Musdhalifah mengatakan, pemerintah sekarang telah menghapus persyaratan pinjaman bank. Terlebih, pihaknya berjanji pada 26 perusahaan yang terdaftar dalam skema, hanya akan membantu petani mendaftar dan meningkatkan manajemen pertanian.

“Pemerintah juga bermaksud mempekerjakan para surveyor untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah atau hak, supaya semua upaya ini harus mengembalikan program ke jalur yang benar,” kata Machmud.

Indonesia menyumbang sekitar 60 persen dari pasokan global minyak kelapa sawit, yang digunakan dalam segala hal mulai dari margarin hingga kue dan dari sabun hingga sup.

Terlepas dari penggunaannya yang meluas, Indonesia mendapat kecaman yang semakin besar atas dampaknya terhadap perusakan hutan. Sehingga, Uni Eropa berencana untuk menghapuskan biofuel yang terbuat dari minyak seperti kelapa sawit pada tahun 2030. (der/fin)

Rekomendasi Berita