oleh

SK Panwascam Hingga Pileg 2019

“Sebenarnya SK Panwascam sama dengan SK kami (Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, red). Dan SK mengenai masa kerja Panwascam telah dikeluarkan usai pelantikan,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, Khoirul Anwar.

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas, Khoirul Anwar mengungkapkan kalau pihaknya sudah memberikan Surat Keputusan (SK) mengenai masa bakti Panwascam se-Kabupaten Musi Rawas hingga Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurut Anwar, hal itu berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) baik dari Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel) maupun Bawaslu RI.

“Sebenarnya SK Panwascam sama dengan SK kami (Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, red). Dan SK mengenai masa kerja Panwascam telah dikeluarkan usai pelantikan,” jelasnya.

Apalagi, dilanjutkan Anwar, sampai saat ini pihaknya belum menerima Juknis mengenai evaluasi petugas. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada Juknis lagi mengenai masa kerja Panwascam. Tapi, dirinya optimis hal itu tidak akan teruji, dikarenakan tahapan antara Pilkada dan Pileg beriringan.

“Namun, untuk petugas PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan, red) belum ada petunjuk teknisnya, maka masa kerja mereka hanya sampai Pilkada. Dan akan diberikan surat tugas untuk mengawasi tahapan Pileg, apalagi sudah ada tahapan ada di depan mata, yakni pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian, red) yang akan dilakukan PPD (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, red),” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panwascam Sumber Harta membenarkan kalau dirinya bersama petugas Panwascam lainnya sudah menerima SK bekerja sampai Pileg. Dan memang, itu pernah disampaikan oleh Bawaslu Sumsel ketika pelantikan mereka.

“Panwaslu sudah menjelaskan mengenai surat tugas kami, dan sebagai penyelenggara Pemilu tentu kami siap untuk menjalankan tugas ini, karena kami sudah mendedikasikan diri untuk mengabdi kepada negara, dengan cara menjadi Panwascam,” jelasnya.

Bahkan, dilanjutkan Amirul, pihaknya akan menginstruksikan kepada PPL untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap PPDP, supaya tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih, serta masyarakat yang sudah kehilangan hak pilih, seperti sudah jadi anggota TNI/Polri.

“Kita akan dampingi proses Coklit yang dilakukan PPDP, untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang namanya belum terdaftar dan kebetulan belum terdata oleh PPDP. Data itu, akan kami laporkan ke PPS, untuk dimasukkan dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara, red),”jelasnya. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita