oleh

Sita 29 Berkas Terkait AKN

Dibangun dengan Rp 8,4 Miliar

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Permasalahan pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bakal memasuki babak baru. Akhir tahun 2017 ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau akan menetapkan status tersangka.

Rabu (6/12), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Zairida melalui Kepala Seksi (Kasi) Inteligen, Santoso Hadipranawa, menjelaskan status tersangka itu akan ditetapkan, bila alat-alat bukti terpenuhi.

Saat ini, sudah terjadi peningkatan status kasus AKN. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Permasalahan ini mengemuka, usai adanya penemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Sejak 12 Oktober 2017, kasus AKN ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan karena kita menemukan unsur pidana. Kita mengusahakan mengumpulkan alat bukti, sehingga tahun ini pun kalau alat bukti terpenuhi kita tetapkan tersangkanya,” kata dia.

Dijelaskannya, saat ini pihak penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti, begitu juga dengan pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui dan ada kaitannya dengan perkara ini.

“Hingga sekarang masih upaya pengumpulan alat bukti dengan memanggil saksi-saksi untuk di-BAP-kan atau diperbalkan. Siapapun yang mengetahui perkara ini dipanggil jadi saksi, jumlah saksi yang dipanggil sudah belasan, dan 29 berkas sudah disita berdasarkan persetujuan dari Pengailan Negeri (PN) Lubuklinggau,” tegasnya.

Lebih lanjut, Santoso Hadipranawa menambahkan, jika memang sudah terpenuhi unsurnya seperti alat-alat bukti lengkap maka akan dilakukan tersangka.

“Tapi hingga saat ini kita masih terus melakukan pendalaman guna memperjelas perkara ini, siapa yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai tersangka, ” sebutnya.

Sebagaimana sebelumnya, Kejari Lubuklinggau sudah memanggil beberapa pejabat di Kabupaten Muratara, termasuk Mantan Penjabat Sementara  Bupati Muratara, Agus Yudiantoro.

“Mantan PJ Bupati dan Ketua DPRD kita panggil sebagai saksi yang mengetahui kaitannya dengan perkara ini,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara melalui Dinas Pendidikan, membangun gedung AKN di Desa Noman Baru Kecamatan Rupit tahun 2016 lalu. Dengan anggaran sekitar Rp 8,4 miliar.

Namun, hingga saat ini bangunan gedung AKN tersebut terbengkalai dan belum berfungsi sebagaimana mestinya lantaran belum selesai.

Terkait akan ditetapkannya tersangka kasus pembangunan gedung AKN, anggota Komisi III DRPD Kabupaten Muratara yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muratara, Amri Sudaryono menyampaikan apresiasinya.

“Kami tentunya mengapresiasi kepada penegak hukum dalam hal ini Kejari Lubuklinggau apabila nanti menetapkan tersangka, atas kasus pembangunan AKN, karena kita negara hukum jadi apapun ceritanya hukum harus ditegakkan,” ucapnya kemarin.

Walaupun, kata Amri, akan memberikan citra jelek bagi daerah. Tapi suka tidak suka ini harus dijalankan dengan harapan kedepannya daerah lebih baik. Ini juga sebagai peringatan agar untuk itulah segala sesuatunya harus berjalan dengan koridor yang benar.

Sementara, itu berkenaan dengan kelanjutan pembangunan gedung AKN tersebut, Amri Sudaryono mengatakan, bahwa sepengetahuanya 2018 mendatang tidak dianggarkan untuk pembangunan AKN.

“Sepengetahuan saya, tahun 2018 untuk kelanjutan pembangunan AKN tidak dianggarkan,”terangnya.

Terpisah Hasran Akhwa mengatakan kalau benar nantinya ada penetapan tersangka, pihaknya menyayangkan. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran atas proses pembangunan yang ada.

Menurut Hasran, ini bisa menjadi pembelajaran untuk pembangunan di Kabupaten Muratara ke depan. Jangan sampai nanti terjadi lagi penyelewengan-penyelewengan terhadap pembangunan yang ada.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan di Kabupaten Muratara,”harapnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita