oleh

Sidang PHPU Pileg Dimulai

LINGGAU POS ONLINE – Babak baru Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dimulai. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban dan alat bukti itu dibawa oleh dua Komisioner KPU, Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan. Keduanya didampingi Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin. Sedangkan Bawaslu diserahkan langsung Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochmammad Afifuddin.

Komisioner KPU Hasyim Ashari di Gedung MK, Jakarta mengatakan, KPU telah menyerahkan jawaban dan alat bukti, sebagaimana MK menjadwalkan batas akhir untuk penyampaian jawaban KPU untuk PHPU Pemilu Legislatif.

KPU juga menunjuk lima firma hukum untuk menangani sengketa Pileg.

“Masing-masing firma hukum akan menangani gugatan yang diajukan oleh lima partai politik. KPU juga telah menyiapkan tim firma hukum khusus menangani PHPU DPD,” ujar Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/7).

Dia menjelaskan KPU pusat sudah berkoordinasi dengan jajaran KPU provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempersiapkan jawaban secara kronologis. Alat bukti yang disiapkan sejauh ini berbentuk surat dan dokumen.

Sementara komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan menyampaikan KPU membawa ratusan kardus yang berisikan alat bukti. Tak menutup kemungkinan alat bukti bertambah.

“Prinsipnya, KPU RI beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan tim lawyer siap untuk mengikuti PHPU di MK. Tentu KPU dalam posisi berupaya mempertahankan hasil pemilu yang sudah ditetapkan di setiap tingkatan,” jelas Wahyu.

Sementara itu Ketua Bawaslu, Abhan menerangkan keterangan yang diberikan ke MK menyangkut seputar kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu.

“Semua yang didalilkan pemohon yang kami uraikan sesuai dengan kapasitas Bawaslu sebagai pemberi keterangan berdasarkan hasil fakta-fakta pengawasan dan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran dan lain sebagainya,” bebernya.

Abhan menyambangi gedung MK didampingi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Turut mendampingi pimpinan Bawaslu dari lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat. Penyerahan keterangan Bawaslu dari lima provinsi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Abhan kepada Kepaniteraan MK. Abhan mengatakan provinsi-provinsi lainnya akan turut menyerahkan keterangan pada batas akhir, Jumat, 5 Juli 2019.

Dia mengungkapkan keterangan Bawaslu fokus pada hasil pengawasan selama tahapan Pileg.

“Keterangan yang diberikan tentu dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, sepanjang itu mengenai Bawaslu akan diserahkan keterangannya sesuai dengan fakta hasil pengawasan,” tuturnya.

Selesai Tepat Waktu

Mahkamah Konstitusi (MK) yakin bisa menyelesaikan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif tepat waktu. MK harus memutus semua perkara paling lama 9 Agustus 2019. Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah mengatakan, seluruh PHPU Pileg akan selesai pada 9 Agustus.

Dia menyebut timeline penanganan PHPU Pileg di MK telah diatur Undang-Undang. Mau tak mau, MK harus menyelesaikan penanganan perkara sesuai waktu yang ditentukan.

MK akan menggunakan sistem panel saat menangani PHPU Pileg. Sembilan hakim MK akan dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan diisi oleh tiga hakim MK.

Namun, jumlah perkara yang ditangani masing-masing panel tidak akan sama lantaran ada 260 perkara yang masuk ke MK.

“Tapi dengan prinsip yang tadi distribusi antarpanel meskipun kemungkinan tidak bisa dihindari sama persis jumlahnya. Ini jumlahnya 260 dibagi tiga, jadi mungkin beda,” bebernya.

Guntur menjamin independensi hakim MK. Pasalnya, hakim dilarang menangani perkara dari daerah asalnya.

“Misalnya anggaplah Pak Ketua dari daerah NTB, tentu dia tidak akan mengadili perkara yang dari NTB,” tandasnya. (fin)

 

Rekomendasi Berita