oleh

Sidang Gugatan ke Pemkab Muratara Hadirkan Saksi Ahli

LINGGAU POS ONLINE – Sidang perkara perdata PT Ahba Mulya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara dengan nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Llg, Kamis (28/11/2019) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Andi Barka didampingi hakim anggota Siti Yuristia dan hakim Ferdinaldo, serta Panitera Pembantu (PP) Rahmat Wahyu, serta dihadiri kedua belah pihak.

Pertama pihak penggugat dikuasakan Gress Selly dan tergugat diwakilkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Romi, Dedi dan Rahma.

Sidang kali ini menghadirkan ahli pengadaan dan kontruksi, Soepartono yang bekerja di Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (DPD HPJI) Jawa Tengah.

Dalam kesaksiannya Soepartono mengatakan prinsip pengadaan barang dan jasa, yakni efisien, efektif, transparan, rerbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

“Kami berpendapat bahwa tindakan menyempurnakan dokumen pemilihan suatu yang wajar akan tetapi jika perbaikannya banyak sekali ini menjadi penilaian negative kinerja Pokja. Apalagi dengan menambah persyaratan yang cenderung diskriminatif. Hal ini tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, majelis hakim menunda sidang sepekan.(*)

Rekomendasi Berita