oleh

Siap-siap Eksekusi Lahan Damri

20 Desember 2017

LINGGAU POS ONLINE, DEMPO – Kemarin (18/12) pukul 09.00 WIB, dilakukan gladikotor persiapan eksekusi lahan PT Damri. Kapolres Lubuklinggau, AKBP Sunandar melalui Kabag Ops, Kompol Yudha berasma tim melakukan gladikotor di halaman Mapolres Lubuklinggau, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

“Hari ini cuma gladikotor, nanti akan ada gladi bersih,” kata Yudha, kemarin.

Kompol Yudha menjelaskan, sebagai aparat penegak hukum khususnya di kepolisian hanya menjalankan perintah.

“Selain itu, sudah putus di persidangan sudah inkrah. Jadi hanya menjalankan peraturan Undang-Undang (UU). Selain itu lahan tersebut memang milik negara di bawah naungan PT Damri,” jelasnya.

Dalam gladikotor, kemarin, hadir pula Juru Bicara Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Hendri Agustian dan rombongan, Komandan Subdenpom II/4- 5 Lubuklinggau, Letda CPM Ebril Aidi beserta rombongan serta Detasemen B Pelopor Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) di Kota Lubuklinggau.

Ada pula Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lubuklinggau, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Lubuklinggau turut serta mengikuti gladikotor untuk pengamanan persiapan eksekusi.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Hendri Agustian saat dimintai keterangan jadi memang disiapkan maka dari itu dilakukan gladikotor.

“Ini gladikotor. Jadi belum bisa berkomentar banyak,” kata Hendri Agustin.

Ketika disinggung apakah ini merupakan hasil rapat bersama?

“Yang pastinya keputusan sudah inkrah hanya menjalankan tugas,” ucap Hendri.

Sementara itu, telah dijadwalkan, lahan yang berada di Jalan Mayor Toha Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dilakukan eksekusi pada 20 Desember 2017.

Tentu saja, eksekusi tersebut ditolak oleh masyarakat, walaupun secara hukum lahan tersebut sudah sah milik Perum Damri, tapi masyarakat sudah memberikan beberapa opsi agar lahan tidak digusur, dikarenakan mereka sudah mendirikan bangunan tetap di lokasi itu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, telah berdiri tenda di Jalan Mayor Toha. Tanda perlawanan yang siap disuguhkan masyarakat, di sini juga tampak beberapa keluarga dan kerabat mereka mulai berdatangan, tanda simpati kepada keluarga, rekan dan teman yang tengah berjuang untuk mempertahankan hak yang sudah dititipkan Allah kepada mereka.

“Kami hanya orang-orang yang mencari keadilan, di negara yang berkeadilan. Hukum memang panglima dan harus ditegakan, tapi raja bisa menentukan di mana panglima harusnya berdiri,” kata masyarakat setempat, Waluyo, Senin (18/12).

Menurut Waluyo, sudah beragam upaya dilakukan dirinya bersama rekan-rekan yang lain, guna menyelesaikan permasalahan ini. Sebab, dirinya yakin kalau Direksi Perum Damri akan memberikan opsi terbaik untuk masyarakat dan tidak merugikan Perum Damri.

“Tapi, tidak ada sedikit pun solusi yang ditawarkan mereka. Jadi, mau tidak mau kami harus berjuang untuk mempertahankan tempat kami mencari nafkah ini,” jelasnya.

Padahal, dilanjutkan Waluyo, lahan yang kini ditempati dirinya bersama masyarakat lainnya ini diperoleh dari hasil membeli. Bukannya merampas dari tangan Perum Damri.

“Ini yang harus diketahui oleh masyarakat luar, kami bukan asal bertahan. Tanah yang kami kuasai ini diperoleh dari hasil membeli, bukannya merampas,” jelasnya.

Maka dari itu, Waluyo berharap agar Pemkot Lubuklinggau, dalam hal ini H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar beserta jajarannya, termasuk para wakil rakyat untuk dapat mencegah terjadinya eksekusi, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. (11/16)

Komentar

Rekomendasi Berita