oleh

SETOP Pemasungan!

Sunardi, Kerabat Doni

“Ada dulu Kobi namanya, sama seperti Doni mengalami gangguan jiwa. Kobi diikat di tiang rumah, namun melawan dan merobohkan tiang. Sehingga diikat di batang kelapa sawit hingga mati saat sedang terikat,”

Mayoritas di Tugumulyo

LINGGAU POS ONLINE, MEGANG SAKTI – Program Indonesia Bebas Pasung sebenarnya ditargetkan terwujud tahun 2017. Namun beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa target tersebut diperpanjang hingga tahun 2019.

Masih ada satu tahun lagi untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pasung. Tapi apakah waktu itu cukup menyelesaikan semua masalah, dari kurangnya prasarana sampai kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan perawatan medis terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Penting dijabarkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 42 menyatakan bahwa, ” Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Diperkuat dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 148 ayat 1 menyatakan, ” Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

”Sementara  Pasal 149 menyatakan ”Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan.”

Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. UU No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 86 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap ODKM (Orang Dengan Kelainan Mental ) atau ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hukum ODKM dan ODGJ dipidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.”

Meski dengan ragam peraturan itu, faktanya, di Kabupaten Musi Rawas perlakuan keluarga terhadap ODGJ belum sesuai dengan hak-haknya. Alih-alih mencari bantuan medis yang sepatutnya. Tidak sedikit ODGJ justru dipasung dan diasingkan oleh anggota keluarganya sendiri.

Doni (20) warga Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti misalnya. Menurut penuturan salah seorang kerabat Doni yakni Sunardi (35), Doni dipasung keluarganya, karena sering mengamuk.

“Dia (Doni,red) mengganggu warga sekitar dan menghancurkan barang di sekitarnya. Makanya Doni dirantai,” jelas Sunardi.

Doni mulai terkena gangguan jiwa sejak tahun 2016. 22 Agustus 2016, Doni sempat di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Ernaldi Bahar Palembang. Namun karena keterbatasan biaya untuk kedua orang tuanya yang ikut mengantarkan, Doni hanya dirawat selama tiga hari, lalu dibawa kembali ke Megang Sakti oleh orang tuanya.

“Setelah pulang, kondisi Doni cukup membaik. Sayangnya lagi-lagi karena keterbatasan biaya, orang tuanya tidak menebus obat lanjutan di Puskesmas yang berada di Kecamatan Megang Sakti, karena tidak ada ongkos. Sehingga tahun 2017 Doni mulai kambuh dan sering mengamuk, mengganggu warga sekitar. Makanya atas kesepakatan warga, Doni dengan terpaksa dirantai lagi,” imbuhnya.

28 April 2018, Doni akhirnya kembali dirujuk oleh Dinas Sosial (Dinsos) Mura, untuk dirawat di RSJ Ernaldi Bahar Palembang.

“Ya kita berharap Doni tidak lagi dirantai seperti kemarin di lantai bawah rumah yang ditempati orang tuanya. Saya sendiri yang mengurus Doni hingga dirujuk tidak ingin nasib Doni seperti warga kami sebelumnya. Ada dulu Kobi namanya, sama seperti Doni mengalami gangguan jiwa. Kobi diikat di tiang rumah, namun melawan dan merobohkan tiang. Sehingga diikat di batang kelapa sawit hingga mati saat sedang terikat. Saya tidak ingin, kisah Doni sama seperti Kobi,” tegasnya.

***Masih 21 ODGJ Dipasung

Terpisah, Dinsos Mura melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Muslim menyampaikan tercatat Januari hingga Mei 2018 sebanyak 53 orang mengalami gangguan jiwa yang dilakukan pemasungan oleh pihak keluarga. Namun dari 53 orang yang mengalami pemasungan tinggal 21 orang yang dipasung.

“Kita akan terus melakukan pendataan kepada korban pemasungan di mana sesuai dengan peraturan yang sudah berjalan pada 2017 lalu Indonesia bebas pasung, maka dari itu kita akan terus melakukan sosialisasi dan mendatangi rumah yang ada korban pemasungan,” jelasnya.

Sementara, lanjut Muslim, jumlah tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan 2017. Paling tinggi tingkat pemasungan terjadi di Kecamatan Tugumulyo.

“Kalau pada tahun 2017 sebanyak 332 ODGJ yang terdata, sementara untuk dipasung kita sudah mendatakan dengan yang berada di Mura. Mereka yang menderita ODGJ ini rerata lelaki, karena menganut ilmu tertentu,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lubuklinggau, A H Ritonga mengatakan di Kota Lubuklinggau masih ada korban pasung. Di tahun 2018, ada satu orang yang berhasil di bebas pasung dan mendapat perawatan serius di RS Siti Aisyah.

Selain menerima laporan warga, Dinsos Kota Lubuklinggau melakukan koordinasi ke lurah di setiap kecamatan.

“Kalau kami bergerak sendiri tenaganya tidak cukup, makanya sering dapat laporan. Pasca mendapat laporan kami akan langsung ke lokasi, untuk melihat langsung kondisi yang bersangkutan seperti apa,” kata AH Ritonga.

Ditambahkan AH Ritonga, jika kondisi korban masih bisa mendapatkan perawatan di RS daerah maka akan langsung dirujuk. Jika RS daerah tidak mampu lagi, maka langsung dirujuk ke Palembang.

“Untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, pasalnya untuk menyatakan orang tersebut sehat tidaknya harus ada rekomendasi dari Dinkes. Jika memang sakit langkah apa yang harus diambil, mereka (dokter Dinkes Kota Lubuklinggau,red) yang lebih tahu,” ungkapnya.(02/07/13)

Rekomendasi Berita