oleh

Setelah 100 Hari, Timbul Gesekan di Lokasi Perumahan BNS

LINGGAUPOS.CO.ID – 100 hari sudah, Tika Wulandari atau Prita Wulan Kencana, CEO PT Buraq Nur Syariah (BNS)  menghilang dari Lubuklinggau. Konsumen PT BNS pun semakin bingung dengan kondisi mereka.

Ketua Forum Komunikasi Korban Buraq Nur Syariah (FKKBNS)  Iskandar Dewantara, menjelaskan sampai dengan saat ini, belum ada kejelasan mengenai kasus PT BNS yang merugikan 430 orang konsumen yang Rp7,1 milyar.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan keberadaan Prita alias Wulan, juga belum ada kejelasan hukumnya, penyelesaian dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang juga belum ada,” jelas Iskandar, Jumat (9/3/2021).

Ditambahkannya, bahwa saat ini timbul gesekan-gesekan di lokasi, yakni soal akan dilelangnya tanah perumahan Linggau Valey. Kemudian klaim dari PT MDS dan CV TPB atas bangunan Linggau Valey.

“Juga antar pemilik lahan dengan konsumen Bilal Bin Rabbah yang saling klaim kepemilikan lahan tanah. Ini akan menimbulkan masalah baru lagi kalau Pemkot dan aparat penegak hukum tidak segera ikut serta menengahi masalah ini,” katanya.

Karena itulah, ia memohon kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau segera membentuk Tim Khusus penyelesaian kasus penipuan ini. Untuk memanggil semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar semua pihak dapat saling memberi kemufakatan menyelesaikan kasus ini dengan bersama-sama tanpa merugikan masing-masing pihak yang berkepentingan.

“Ini menyangkut masalah sosial masyarakat Kota Lubuklinggau yang ingin memiliki rumah kecil, namun sekarang pupus harapannya karena ditipu PT BNS,” paparnya.

Menurutnya, keputusan BPSK Kota Lubuklinggau dalam Gugatan FKKBNS kepada PT BNS sudah final dan memberikan rekomendasi segera mengeksekusi aset PT BNS.

“Harapan kami FKKBNS kepada Pemkot Lubuklinggau membantu kami dalam proses pendampingan hukum dan kaji aset. Bila perlu pemkot meminta peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai pihak profesional yang membantu penyelesaian perkara hukum PT BNS dengan 430 konsumen yang tertipu, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban penipuan PT BNS,” harapannya.

Ia juga, meminta semua pihak menghindari klaim hukum atas lahan sengketa dengan adanya Status Quo pada semua lahan dan bangunan eks PT BNS Sampai ada ketegasan berupa kepastian Hukum yang bersifat final dan mengikat pada lahan dan bangunan sengketa tersebut.(*)

Rekomendasi Berita