oleh

Serahkan Mandat, Pimpinan KPK Bisa Dianggap Mengundurkan Diri

LINGGAU POS ONLINE – Langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo hendaknya disikapi secara sederhana dan tidak bertele-tele. DPR menyarankan pimpinan baru periode 2019-2023 bisa mulai konsolidasi dan bekerja

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan penyerahan mandat pimpinan KPK kepada Presiden, tidak ada dalam aturan UU. Karena itu, bisa diinterpretasikan sebagai bentuk pengunduran diri. Saat mandat itu diserahkan kembali, maka otomatis Presiden harus mengagendakan pergantian dengan pimpinan KPK yang baru. “Insya Allah, lima pimpinan baru KPK yang telah disetujui Komisi III DPR akan disahkan DPR pada Senin (16/9),” ujar Fahri di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurut Fahri, apabila Basaria Panjaitan tetap bertahan sebagai komisioner KPK hingga 21 Desember 2019, maka dari lima orang pimpinan terpilih, yang dilantik hanya tiga orang. Hal itu, karena posisi Alexander Marwata saat ini sebagai komisioner KPK periode 2015-2019 yang bertugas hingga 21 Desember 2019. Selain itu, juga pimpinan KPK terpilih 2019-2023.

“Ini dibikin sederhana saja. Tujuannya agar transisi di KPK tidak terlalu lama dan pimpinan baru bisa mulai konsolidasi dan bekerja,” papar Fahri. Dia melihat melihat persoalan tersebut dan tidak perlu dipolitisasi. Karena diperlukan langkah yang sederhana dan tepat untuk kepentingan pemberantasan korupsi ke depan.

Sementara itu, pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, berharap Agus Rahardjo lebih bijak menyikapi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menilai KPK merupakan instansi penegak hukum. Persoalan politik revisi UU KPK merupakan wilayah legislator yaitu DPR yang juga membahasnya bersama pemerintah. “KPK adalah penegak hukum. Sehingga KPK hanya melaksanakan hukum. Wilayah politik perubahan UU KPK adalah wilayah legislator yaitu DPR bersama Presiden,” kata Ghufron.

Status Firli Tetap Anggota Polri

Irjen Pol Firli Bahuri tetap berstatus anggota Polri. Meski saat ini statusnya adalah ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Kapolda Sumatera Selatan itu juga bisa mengajukan pengunduran diri secara personal. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan aturan dalam UU ASN menyebut anggota TNI/Polri bisa berkarir di 11 kementerian/lembaga.

Tak hanya itu. Penugasan khusus anggota Polri di luar struktur organisasi juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017. “Kita ada Perkap Nomor 4 tahun 2017. Intinya setiap anggota Polri dapat berkarir di 11 kementerian-lembaga. Di luar itu, ada penugasan dengan durasi bisa setahun, bisa juga diperpanjang,” papar Dedi.

Anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri hanya mendapat jabatan di tempatnya bertugas. Sementara, yang ingin mengundurkan diri akan diproses dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat. “Kalau mengundurkan diri bisa diajukan ke Polri. Nanti pensiun dini,” jelasnya. Terkait jabatan Kapolda Sumsel yang masih diemban Firli, Polri akan memutuskan penggantinya lewat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network

Rekomendasi Berita