oleh

Sepakati Raperda Pertanggungjawaban

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Legislatif dan eksekutif sepakat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) dewan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2017 dan pengambilan dewan Muratara.

Ketua DPRD Muratara, Efriyansah saat membuka rapat menyampaikan rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD bersama pihak eksekutif selaku mitra kerja.

Selanjutnya penyampaian laporan Pansus I yang oleh Yudi Nugraha menyoroti sejumlah kinerja Pemda Muratara dan jajaran dan penghargaan dari BPK RI, dengan hasil audit yang dilakukan dan Kabupaten Muratara mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara Bupati Muratara, H Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih dengan kinerja seluruh anggota DPRD dalam melakukan beragam pembahasan, baik dari rapat fraksi, rapat lanjutan, maupun rapat pansus.

“Hasil yang sudah disampaikan secara langsung melalui juru bicara Pansus banyak masukan yang kami terima dan catatan itu bisa membuat kinerja pemerintah lebih baik lagi ke depan,” tuturnya.

Usai mendengarkan tanggapan Bupati Muratara, Rapat Paripurna itu ditutup dengan penandatanganan surat keputusan bersama dalam persetujuan RAPBD 2017, untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dari pantauan, pelaksanaan rapat paripurna yang dilakukan di gedung paripurna DPRD Muratara, Selasa (3/7) sekitar pukul 11.25 WIB, hanya dihadiri oleh 17 anggota DPRD dari jumlah total 25 orang. Sebelumnya, agenda rapat sempat tertunda selama beberapa jam, lantaran anggota dewan belum kuorum.(12)

Rekomendasi Berita