oleh

Sepakat Perbaikan Regulasi Pilkades Musi Rawas

LINGGAUPOS.CO.ID – Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari (STAI-BS) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Polemik Pilkades Kabupaten Musi Rawas (Mura)”, Rabu (21/4) di Aula STAI-BS Kota Lubuklinggau.

FGD dihadiri  Ketua DPRD Mura, Azandri, Wakil Ketua I DPRD Mura, Firdaus Cikolah, Kabag Ops Polres Mura, Kompol Feby Febriana, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mura, Alex Zulkarnain, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mura, Jhuan P.H Silitonga dan Ketua PWI Kota Lubuklinggau, Endang Kusmadi, dan diikuti beberapa peserta mulai dari Jurnalis, Mahasiswa, Dosen, Bawaslu dan peserta lainnya.

Ketua DPRD Mura, Azandri mengatakan, sebenarnya pelaksanaan Pilkades Kabupaten Mura secara manual ini tidak ada polemik. Pasalnya dari 112 Desa yang melaksanakan pilkades, hanya lebih kurang 12 Desa yang melakukan pengajuan sanggahan. Dari kesemuanya masalahnya suara sah dan suara tidak sah.

“Kalau dilihat dari 112 desa yang melaksanakan Pilkades, yang terjadi gugatan belum sampai 2 persen baru 1 koma sekian persen yang muncul. Secara tidak langsung, Pilkades manual dapat dikatakan berhasil, karena tidak terjadi keributan. Dalam demokrasi kalau ada yang protes itu biasa,” kata Azandri.

Menurutnya, kekurangan yang ada wajar terjadi, sebab beberapa tahun terakhir dan dari kebiasaan selama ini, pelaksanaan Pilkades Kabupaten selalu dilakukan secara e-voting, namun di 2021 dikembalikan sistem coblos. Sehingga pokja Kabupaten dan Kecamatan dan panitia desa ini memulai hal yang baru kembali.

“Karena sudah terbiasa e-voting. Maka dalam pelaksanaan Pilkades ini, pokja ini belum begitu siap dalam proses. Apalagi dari 2014 sampai 2019 dan di 2020 ini pertama kalinya pelaksanaan Pilkades serentak terbanyak,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Mura, Firdaus Cikolah mengatakan, aturan Pilkades masih rancu sampai ke bawah. Saat ini masyarakat berebut menjadi kades karena dengan anggaran yang besar yang diturunkan dan upah yang cukup besar. Sehingga menghilangkan unsur pengabdian, tapi menjadi pekerja dengan imbalan.

Dia juga menegaskan, bahwa pelaksanaan Pilkades secara manual ini bukan metode baru, tapi cara lama yang kemudian dipakai kembali. Karena sebelumnya Pilkades di Kabupaten Mura menggunakan e-voting.

“Saya setuju sistem e-voting, karena sebenarnya kita sudah melakukan di kehidupan kita. Namun saat pelaksanaan Pilkades menggunakan E-voting banyak yang tidak puas dengan hasil penghitungannya. Untuk itu, sebelumnya saya usul ke DPMD dan Diskominfo agar tetap e-voting tapi penghitungannya dilakukan manual,” kata Firdaus.

Sekretaris DPMD Kabupaten Mura, Alex Zulkarnain mengatakan, dalam aturan baru, ada beberapa perubahan, mulai dari masalah pendanaan yang dibiayai melalui APBD dan APBDes, jika sebelumnya dari para calon. Kemudian, pelaksanan e-voting dicabut. jika di aturan sebelumnya, ada dua pilihan bisa evoting dan bisa manual.

“Kemudian perubahan terjadi, sebelumnya hasil perolehan suara sama atau draw, akan diperhitungkan jumlah TPS paling banyak pemilih dan peraih suara terbanyak di TPS tersebut, itu Kades yang menang. Sedangkan dalam perda terbaru, sekarang kalau draw, harus dilakukan pilkades ulang dan itu terjadi di Ngestikarya Kecamatan Jayaloka,” kata Alex.

Kabag Ops, Kompol Feby Febriana mengatakan, Polres berperan dalam pengamanan Pilkades. “Alhamdulillah dari 112 desa tidak ada yang terjadi permasalah baik konflik ataupun tindak pidana. Memang sebelumnya ada masalah di DPMD ada tindak pidana kerusakan, tapi sudah diselesaikan. Namun Pilkades Mura dalam kondisi aman dan kondusif,” jelasnya.

“Setelah tahu dilaksanakan secara langsung, maka kami langsung berkoordinasi ke DPMD dan melihat setiap tahapan. Karena pengamanan berpatokan dengan pengamanan pilkada. Pengamanan mulai dari pendaftaran, seleksi sampai kampanye dan pemungutan hingga perhitungan suara,” ungkapnya.

Ketua PWI Kabupaten Mura, Jhuan P.H Silitongan mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkades mendatang, ada empat point yang harus dipertimbangkan yakni kepercayaan, regulasi, informasi dan pengawasan.

“Kami mengusulkan agar timbul kepercayaan dalam pelaksanaan Pilkades dan dikaji kembali regulasi aturannya. Karena tidak ada petunjuk teknis yang kongkrit, sehingga terjadi ketidaktegasan. Kemudian, Pers juga banyak tidak dilibatkan dalam Pilkades. Padahal pers bisa memberikan informasi dengan masyarakat. Kemudian diharapkan ke depan juga dibentuk lembaga independen yang netral dan bisa menentukan panitia yang netral,” ungkapnya.

Ketua PWI Kota Lubuklinggau, Endang Kusmadi mengaku sepakat bahwa persoalan pertama cikal bakalnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Mura masih akan menggunakan sistem e-voting, untuk meminimalisir gejolak setelah Pilkades. Meski ada gejolak, tapi tidak seheboh saat ini.

“Jika harus dilaksanakan secara manual, harusnya ada lembaga pengawas yang netral. Namun sampai saat ini lembaga tersebut tidak ada,” tegasnya.

Ketua STA-BS Lubuklinggau, Ngimadudin mengatakan, jika masih dipertahankan Pilkades manual, kita sepakat ada pengawasan. Namun, sebelumnya Kabupaten Mura mendapat kunjungan kerja dari beberapa daerah dan bahkan provinsi lain, yang belajar tentang e-Voting. Namun justru Kabupaten Mura kembali ke manual.(*)

Rekomendasi Berita