oleh

Sepakat, NPHD Bawaslu Muratara Rp9,2 Miliar

LINGGAU POS ONLINE – Setelah melalui serangkaian negosiasi, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Pemkab Muratara) dan Bawaslu Muratara sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Muratara, Munawir, kepada Musirawas Ekspres, Rabu (16/10).

Munawir mengungkapkan, anggaran untuk NPHD Bawaslu Muratara yang disepakati bersama tersebut senilai Rp9,2 miliar. Munawir menyebut, ada kenaikan anggaran dari Pilkada tahun 2015. Sesuai surat keputusan ketua Bawaslu, kenaikan terjadi untuk honor badan pengawas adhoc, seperti Panwascam, PPL maupun PTPS.

“Pengajuan anggaran awalnya Rp15,2 milyar. Setelah melalui proses pembahasan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, dilanjutkan pembahasan NPHD yang kemudian disesuaikan APBD disepakati Rp9,2 miliar,” jelas Munawir.

Sebelumnya, jelas Munawir, dari usulan Rp15, 2 miliar yang mampu direalisasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muratara hanya Rp4 milliar pada bulan September 2019 lalu. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp6,8 milliar, dari angka tersebut, ujar Munawir, belum ada kesepakatan antara Bawaslu dengan TPAD Muratara.

Ketua Bawaslu Muratara Munawir mengatakan anggaran yang ajukan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang itu sebesar Rp 15,2 Milliar, namun pada saat pertemuan pertama yang direhalisasikan oleh pihak Pemkab Muratara hanya Rp 4 Milliar. Dari jumlah tersebut tentunya belum menemui kata sepakat.

“Bawaslu dan TAPD Muratara sudah melakukan empat kali pertemuan dan berdiskusi. Hasil pertemuan terakhir, mereka (TAPD Muratara) menaikan ke angka Rp9,2 Milliar dan disepakati bersama,” jelas Munawir.

Lebih lanjut Munawir menuturkan, yang lebih penting bukan mengenai jumlah anggaran yang ditandatangani, akan tetapi output pengawas Pilkada nanti. Menurut dia, anggaran sebesar itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk anggaran honor pengawas adhoc.

“Setelah penandatanganan NPHD ini, kami akan bergerak cepat. Panwascam Pilbup 2020 harus dilantik akhir Desember 2019, sebelum perekrutan penyelenggara adhoc. Sebab, tugas pertama pengawas adhoc pada Pilkada 2020 adalah mengawasi proses seleksi dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dilakukan KPU Muratara,” jelas Munawir. (*)
Sumber: Musiraws Ekspres

Rekomendasi Berita