oleh

Selama Retribusi Diatur Tidak Memberatkan Pedagang

Setuju Diajukannya Raperda Tentang Pengelolaan Pasar

Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman meminta pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pasar. Karena Perda ini nantinya, bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. Lantas, apa tanggapan pedagang ?

Laporan Riena Fitriani Maris, Majapahit

Sebelumnya politisi PDIP ini menjelaskan, yang menjadi penyebab masih belum maksimalnya PAD dari sektor retribusi karena selama ini Disperindag belum memiliki payung hukum yang mengatur.

“Ini yang kita desak juga, saat rapat mengenai RAPBD 2018 dengan Disperindag,” kata Hambali Lukman.

Selama ini Disperindag ditargetkan PAD yang cukup besar, Rp 5 miliar.

“Sementara retribusi yang ditarik masih kecil Rp 1.000, untuk masing-masing pedagang. Dan itu pun tanpa diatur di dalam Perda. Kita yakin, ketika diatur maka penarikan retribusi pasar bisa lebih optimal dan hasilnya pun maksimal,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia juga menilai kalau selama ini dalam penarikan retribusi di lapak atau los, masih terkesan ada pihak atau oknum yang menguasai. Sementara, Disperindag tidak bisa berbuat banyak lantaran belum ada payung hukum.

“Makanya kita mendesak, agar Raperda ini segera diajukan untuk dibahas,” tegasnya.

Erni, salah seorang pedagang di PBS saat dimintai tanggapan menegaskan, pihaknya sangat setuju dengan apa yang disarankan oleh anggota dewan tersebut.

“Asalkan, nantinya diterapkan secara maksimal dan tidak memberatkan pedagang,” ungkapnya.

Senada dengan Fatima salah seorang pedagang di PBS, ketika dimintai tanggapan mengaku sepakat dengan apa yang disarankan oleh anggota dewan. Dengan adanya payung hukum, pedagang bisa memastikan kalau retribusi yang mereka bayar memang masuk ke kas pemerintah.

“Khawatirnya selama ini ada oknum. Karena sejak jualan saya termasuk pedagang yang rutin bayar. Tapi kalau anggota dewan mengaku belum ada payung hukum yang mengatur, kita justru jadi bingung. Ya, mudah-mudahan kedepan saran ini segera direalisasikan sehingga kita bisa yakin, retribusi yang kita bayar memang untuk PAD,” jelasnya. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita