oleh

Selama 2 Tahun Kontribusi Pengembang Nol Rupiah

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – 33 anggota Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengundurkan diri. Mereka juga meminta kepada pengurus mengembalikan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Pengunduran diri ini berdasarkan Surat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mura Nomor: 518/156/DKUKM/2018, tanggal 02 Juli 2018 perihal pengembalian simpanan pokok dan wajib anggota Koperasi Korpri Kabupaten Mura.

Sekretaris Koperasi Korpri Kabupaten Mura, Arief Candra mengatakan total anggota mengundurkan diri berdasarkan surat dari Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 33 anggota, dengan total jumlah simpanan pokok dan wajib sebesar Rp 43,1 juta. Alasan pengunduran diri anggota yang tercatat dari Dinas Perkebunan Mura itu dikarenakan anggota telah memasuki masa pensiun, dan pindah kerja. Serta sebagian lainnya memang ingin mengundurkan diri.

“Menindaklanjuti pengunduran anggota ini, pengurus telah melaksanakan rapat, namun saat ini masih menunggu Ketua Koperasi Korpri yang masih tidak bisa dihubungi dan ditemui, dampaknya pihaknya masih belum bisa memberikan solusi atas permintaan anggota ini dan membahas pengembangan Koperasi Korpri kedepannya,” kata Arif Candra dalam siaran persnya, Senin (6/8).

Ia berharap agar Ketua Koperasi dapat segera menghadiri rapat pengurus dan dapat ditemui.

“Sehingga dapat menjalankan amanah RAT dan langkah-langkah kemajuan organisasi,” ucapnya.

Dikatakan Chandra, sapaannya tidak hanya anggota dari Dinas Perkebunan, namun ada juga anggota dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mura dan RS dr Sobirin yang mengajukan untuk mengundurkan diri, dan menarik simpanan pokok dan wajib mereka.

“Namun, saat ini kami belum memiliki dana untuk membayar simpanan pokok dan wajib tersebut, karena berdasarkan laporan bendara. Saat ini di rekening Koperasi Korpri per akhir Juli lalu hanya ada dana sekitar Rp 4 juta,” terang Chandra memastikan, pihaknya akan memikirkan dan mencari jalan keluar atas hak anggota yang mengundurkan diri ini khususnya yang telah memasuki pensiun. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 29 Maret lalu. Salah satu isinya memprioritaskan pembayaran simpanan pokok dan wajib anggota yang telah memasuki masa pensiun.

“Koperasi Korpri pada RAT tahun buku 2017, jumlah anggota aktif sebanyak 729 orang dengan jumlah total simpanan pokok dan wajib Rp 875.840.000, jumlah anggota pasif sebanyak 58 orang dengan total simpanan Rp 57.265.000. Sementara anggota telah keluar 172 orang dengan total simpanan dibayarkan Rp 147 juta,” jelasnya.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016 dan 2017) Koperasi Korpri Kabupaten Mura sama sekali tidak menerima kontribusi dari pihak pengembang perumahan Griya Silampari Indah (GSI) Muara Beliti. Padahal setiap bidang tanah yang di pecahkan dan dijual serta dibangun oleh pengembang mewajibkan memberikan kontribusi Rp 1 juta kepada Koperasi Korpri Mura.

“Di mana pendapatan koperasi hanya dari sektor bunga pinjaman anggota yang terbagi pendapatan bunga tahun 2016 sebesar Rp 143 juta dan 2017 sebesar Rp 76 juta, dengan beban usaha sebesar Rp 440.473.000 selama dua tahun tersebut, sehingga Koperasi mengalami defisit mencapai Rp 220 juta,” tuturnya.

Dikatakan Chandra, dengan tidak adanya kontribusi dari sektor perumahan ini, maka Koperasi Korpri Mura merasa dirugikan dan program percepatan pembangunan perumahan GSI tidak berjalan, untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi kepada seluruh pengembang yang bekerja sama dengan Koperasi Korpri Kabupaten Mura diantaranya PT Tiga Putri Bayu, PT Paku Alam, PT Bima dan PT CPK.

“Koperasi Korpri Kabupaten Mura merupakan salah satu unit bidang usaha yang beranggotakan PNS Kabupaten Mura. Selain memiliki usaha simpan pinjam, Koperasi Korpri juga diberikan wewenang oleh Pemkab Mura untuk mengelola lahan seluas 74,55 hektar yang dihibahkan melalui Keputusan Bupati Mura No: 277/KPTS/X/2004, tertanggal 08 Desember 2004,” jelasnya.

Penyerahan lahan dari untuk lokasi pembangunan perumahan PNS dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemkab Mura ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Mura No: 11/KPTS/X/2005, tanggal 26 Januari 2005 tentang pemberian izin lokasi kepada Koperasi Korpri Kabupaten Mura untuk pembangunan perumahan PNS dan Anggota DPRD di lingkungan Pemkab Mura dengan luas izin lokasi 72,09 ha.

“Untuk mengelola lahan hibah perumahan ini, koperasi dengan persetujuan Pemkab Mura menunjuk Sub Kontraktor/pengembang dengan pembiayaan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atau dibayar lunas.

Setiap bidang tanah yang dibangun atau dijual dengan konsumen, koperasi Korpri Kabupaten Mura mendapat kontribusi dari pihak pengembang sebesar Rp 1 juta rupiah. Namun angka kontribusi ini, berdasarkan salah satu rekomendasi RAT 29 Maret lalu, angka kontribusi ini harus ditingkatkan mengingat harga perumahan saat ini lebih dari Rp 100 juta,” tegasnya. (Rls/04)

Rekomendasi Berita