oleh

Sekolah Terpencil Minim Guru PNS

LINGGAU POS ONLINE – Penyebaran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan sekitarnya belum merata.

Khususnya di wilayah terpencil yang jauh dari ibukota kecamatan. Untuk menyiasatinya, pihak sekolah memberdayakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari masyarakat sekitar SD yang kekurangan guru PNS.

“Di sini (SDN Sukaraya, red) guru PNS-nya ada 3 orang termasuk saya. Satu orang guru hari ini tidak masuk karena harus mengatar suaminya sakit dan satu guru lagi sedang operasi. Jadi tinggal saya sendiri hari ini guru PNS-nya dibantu guru TKS,” cerita M Isa mantan Kepala SD Sukaraya Kecamatan STL Ulu Terawas kepada Linggau Pos, Selasa (21/8).

“Seharusnya hari ini saya sudah pindah ke SDN Pangkalan, karena kepala sekolah yang baru (Irawan) belum masuk jadi hari ini sementara saya masih di sekolah ini,” terang Isa.

Untuk menuju ke SDN Sukaraya, Linggau Pos harus menempuh perjalanan lebih kurang 20 menit dari ibukota Kecamatan STL Ulu Terawas menggunakan kendaraan roda empat. Setidaknya ada dua perkampungan dan tiga hutan kami lewati untuk sampai ke sekolah yang memiliki 89 murid tersebut. Kondisi SDN Sukaraya dikelilingi kebun sawit dan hutan. Jika dilihat dari depan, memang sekolah ini tampak seperti biasa. Namun pada bagian belakang sekolah ini terlihat banyak ditumbuhi semak belukar.

Kondisi tersebut dibenarkan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura, Hartoyo Rabu (21/8).

Ia mengatakan Kabupaten Mura membutuhkan 800 guru PNS. Kekurangan guru di Kabupaten Mura sudah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Budaya RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI. Dalam pertemuan tersebut Pemkab Mura menyampaikan kekurangan guru, bahkan pemetaan per kecamatan dan sekolah baik tingkat SD maupun SMP.

“Pusat (Kemdikbud) sudah tahu berapa guru PNS yang kita butuhkan, dan akan dipenuhi secara bertahap baik melalui penerimaan CPNSD jalur umum, PPPK, maupun jalur khusus lainnya,” jelas Hartoyo.

Ditambahkan Hartoyo, sebagian guru inpres saat ini sudah memasuki usia pensiun, bahkan ada salah satu sekolah ada empat guru PNS yang pensiun. Di lingkungan Pemkab Mura saat ini ada 6.000 PNS, dan 50 persen diantaranya atau 3.000 ASN merupakan guru.

Untuk mengatasi kekurangan guru, Pemkab Mura saat ini berdayakan guru honorer, baik Honor Daerah (Honda), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), honorer dinas maupun honorer komite. Pemkab Mura terpaksa memberdayakan honorer meskipun ada beberapa honorer literasi pendidikannya tidak sesuai.

“Meskipun pusat tidak menyarankan daerah untuk memberdayakan honorer, tapi ini satu-satunya cara walaupun literasi pendidikannya kadang tidak sesuai. Misalnya wajib S1, tapi masih ada yang belum tamat kuliah atau masih menempuh pendidikan,” ungkap Hartoyo.

Di Kabupaten Mura ada beberapa kecamatan yang membutuhkan penambahan guru, seperti di BTS Ulu, Terawas, Sumber Harta, dan beberapa kecamatan lainnya. Menurut Hartoyo, tidak hanya daerah terpencil saja bahkan di SDN C Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo, masih kekurangan guru PNS.

Ketua PGRI Kabupaten Mura, H Hermansyah memaparkan, dari 304 SD di Kabupaten Mura, guru yang berstatus PNS hanya 67 persen. Disdik telah menganggarkan bantuan operasional bagi guru honor, terutama guru yang bertugas di daerah khusus atau tertinggal.

“Pendidikan di Mura saat ini masih kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah khusus atau tertinggal,” akunya.

Untuk itu diharapkan  bantuan operasional  dapat membantu mereka dalam meningkatkan kinerja, terutama guru honorer dan guru yang bertugas di daerah terpencil. Sehingga dapat melahirkan generasi yang berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Mura.

“Peran guru itu sangat penting, karena guru sebagai panutan, dan merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mura,” imbuhnya.

Lantas bagaimana dengan di Kabupaten Muratara?

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kabupaten Muratara, Abdul Kadir mengatakan, guru SD PNS di Muratara ada sekitar 629 orang. Mereka tersebar di 124 sekolah.

“Setiap SD rata-rata memiliki enam Rombel. Kalau dikalikan berarti sekitar 868 guru jumlah idealnya,” katanya, Rabu (21/8).

Untuk menutupi kekurangan itu, pemerintah daerah memakai tenaga dari guru honorer. Hal itu perlu dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung lancar.

Dia mengatakan, pengangkatan guru sudah lama tak dilakukan. Pada pengangkatan tahun kemarin Muratara hanya kebagian 300 lebih CPNS. Namun jumlah tersebut sudah termasuk tenaga teknis perkantoran

Dia memperkirakan jumlah guru akan terus menyusut mengingat setiap tahunnya ada guru yang memasuki masa pensiun.

Sementara untuk jumlah Guru SMP berstatus PNS dia mengungkapkan jumlahnya sudah lumayan mencukupi, karena saat ini jumlah guru PNS untuk SMP berjumlah 218 yang tersebar di 29 sekolah yang berada di Muratara

“Kalau SMP Guru PNS-nya mencukupi, hanya untuk SD saja yang masih lumayan banyak kekurangan,” ungkapnya. (blc/dlt/nia/fji)

Rekomendasi Berita