oleh

Sejak 2014 PAW Sudah Disetujui

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Selalu ada saja perlawanan dari para legislator yang bakal dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Berbagai trik dan intrik pun dilakukan untuk menghambat proses tersebut. Sembari menunggu masa jabatan berakhir.

Sebagaimana yang terjadi dalam Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang diajukan DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara, Dodoi Kana ke Muhammad Ali. Pengajuan yang diajukan DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara terhadap Dodoi Kana ke Muhammad Ali, sudah diselesaikan jauh-jauh hari.

Muhammad Ali menyatakan, telah terjadi musyawarah dan mufakat kedua belah pihak di hadapan Majelis Etik DPD Gerindra Sumsel sejak 2014. Kesepakatan itu terjadi melalui Sidang Majelis Etik DPD Partai Gerindra Sumsel.

Sebab, permasalahan antara keduanya sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Saat itu, keduanya merupakan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra.

Muhammad Ali merasa dicurangi oleh Dodoi Kana. Sehingga, Muhammad Ali melayangkan gugatan ke internal partai, dan disidangkan oleh majelis etik DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), atas perselisihan hasil Pileg 2014.

“Jadi, kalau saudara Dodoi mengatakan ia tertekan saat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Muratara, dan hanya diberikan waktu berpikir selama 15 menit, itu tidak masuk akal. Sebab, dari tahun 2014 Dodoi sudah tahu kalau akan di PAW pada April 2017,” kata Muhammad Ali, Minggu (26/11).

Proses PAW tersebut, lanjut Muhammad Ali tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No. 001/KPTS/M.Etik/DPD GERINDRA/SUMSEL/2014. Diputuskan kalau Dodoi Kana dan Muhammad Ali, masing-masing selama 2 tahun 3 bulan akan menjadi anggota DPRD Kabupaten Muratara.

“Artinya Dodoi sudah tahu kalau akan di PAW. Bahkan, pada 29 September 2016 saya sudah ke DPP Partai Gerindra menindaklanjuti putusan majelis etik DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan itu sudah di respon oleh DPP Partai Gerindra untuk disidangkan oleh majelis kehormatan DPP Partai Gerindra,”jelas Muhammad Ali.

Proses persidangan dihadiri oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumsel, H Saifudin Aswari Rivai, beserta Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sumsel Nopran Marjani, dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara Efriansyah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara Dodoi Kana.

Dalam persidangan itu, Dodoi diberikan pilihan yakni mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Muratara, atau dilakukan pemecatan dari anggota Partai Gerindra.

“Dodoi memilih mengundurkan diri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahkan surat pengunduran diri tersebut di atas meterai Rp 6 ribu. Surat pengunduran diri itu disaksikan langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara, Efriansyah, dan diketahui Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Mutanto Juwono dan Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Anwar Ende,”ungkapnya.

Bahkan, ditambahkan Muhammad Ali, pencabutan surat pengunduran diri yang dilakukan Dodoi Kana sepihak dan sudah kedaluwarsa (tidak mempunyai alas hak lagi) seharusnya sejak tanggal 13 April s.d 01 Mei 2017 ada hak mutlak untuk mencabut apabila merasa tertekan dan terpaksa. Apalagi persoalan ini sudah disidangkan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, telah diputuskan bahwa PAW tetap dilaksanakan sesuai keputusan Majelis Etik DPD Gerindra Sumatera Selatan tanggal 13 September 2014, dan proses sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra.

“Itu hanya akal-akalan Dodoi Kana untuk menghambat proses PAW dan dia beranggapan semua kasus PAW itu sama. Padahal beda kasus dengan PAW dari partai yang lain, misalnya pidana bukan mengundurkan diri,” tegasnya.(11)

Komentar

Rekomendasi Berita