oleh

SD Islam Baitul A’la Terancam Digusur

LINGGAU POS ONLINE, MONENG SEPATI – Wali murid SD Islam Baitu A’la resah dengan beredarnya isu bahwa sebagian ruang belajar akan dibongkar. Karena diduga ada klaim dari oknum warga terkait kepemilikan lahan tersebut. Bahkan, oknum warga tersebut sudah memasang tiang pemancang untuk dibangun pagar keliling.

Jika benar pagar tersebut akan dibangun, maka empat ruang belajar dan satu musala masih dalam tahap bangun milik SD Islam Baitul A’la akan dibongkar. Selain itu ruang sarana, serta Sekretariat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Bumi Silampari juga akan kena dampaknya.

Kepala SDIT Baitu A’ala, Hj Siti Aminah kepada Linggau Pos, Rabu (15/8) mengatakan pihaknya sudah menyurati Kapolres Lubuklinggau, agar permasalahan ini ditengahi. Surat tersebut sudah disampaikan sejak Mei 2018, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Empat lokal yang bakal dibongkar jika ahli waris akan melakukan pembangunan.

Surat tersebut disampaikan pengurus Yayasan Baitul A’la H Syamsul Anwar, Ketua STAIS BS Ngimamudin, Ketua Masjid Baitul A’la H Barmawi, Kepala SDI Baitu A’la Hj Siti Aminah, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuklinggau Selatan Musi Arkan.

Isinya menyatakan bahwa SK Bupati Musi Rawas (Mura) Nomor 121/HK/1985 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Masjid Baitu A’la. Pembangunan pagar oleh oknum warga diduga sudah menyalahi SK Bupati Mura tersebut.

Siti Aminah khawatir jika pembangunan tersebut dilanjutkan, akan menyulut emosi orang tua murid SDI Baitul A’la.

“Makanya kita surati Polres, dengan tembusan ke Walikota Lubuklinggau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau, DPRD Kota Lubuklinggau biar bisa ditengahi. Misalnya, tolong pertemukan kami dengan mereka maunya seperti apa, cerita sebenarnya apa,” ungkap Hj Siti Aminah.

Dari pantauan koran ini memang ada lima hingga 10 orang pekerja yang membangun pagar, bahkan sudah dilakukan penggalian di beberapa titik untuk dipasang tiang pemancang. Bahkan beredar isu, tanah tersebut nantinya akan dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).

“La lamo wong tu bagawe, katonya nak mangun SPBU. Aku la nanya dewek dengan tukangnya (Sudah lama orang itu bekerja, katanya mau dibangun SPBU. Sata tanya sendiri dengan tukangnya),” kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Ketua STAI Bumi Silampari, Ngimadudin mengungkapkan, rapat untuk membahas kejelasan tentang maksud dibangunnya tiang-tiang pancang di sekitar komplek Baitul A’la memang penting dilakukan.

“Ini bukan untuk kepentingan saya pribadi. Tapi demi kepentingan umat dan pendidikan. Kami juga pernah meminta kepada pihak yang membangun tiang pancang tersebut, untuk menunjukkan sertifikat kepemilikan tanahnya. Kami tidak akan salah sangka. Karena setahu kami, itu tanah negara,” terang Ngimadudin.

Ngimadudin menjelaskan, tanah kompleks Baitul A’la seluas 2 hektare itu peninggalan Belanda. Sehingga ia menyimpulkan artinya tanah tersebut merupakan tanah negara.

“Kalau Pak Dedy (Ahli waris) ada sertifikat ya tunjukkan. Kami tidak akan mempermasalahkannya. Kalau Pak Dedi ada sertifikatnya, kami juga harus menanyakan landasan apa BPN mengeluarkan sertifikat itu. Karena itu bukan aset Mura lagi, tapi sudah aset Kota Lubuklinggau. Dan sampai kini belum ada titik temu,” jelas dia.

Menurut Ngimadudian, tanah tersebut mau dibangun apapun tidak jadi masalah, yang penting secara hukum memenuhi persyaratan. (07/02)

*** Sekedar Batasi Kepemilikan Tanah

SEORANG ahli waris yang diduga tahu tentang latar belakang dibuatnya tiang-tiang pancang di Kompleks SD Islam Baitul A’la memberikan penjelasan.

Kepada Linggau Pos, pria yang enggan disebutkan namanya itu memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap SD Islam Baitul Ala maupun STAI Bumi Silampari.

“Tidak ada penggusuran-penggusuran itu. Kami sangat perhatian pada kepentingan agama dan pendidikan anak-anak,” terang dia, Rabu (15/8).

Ia mengaku tak bisa berkomentar lebih banyak. Namun, sumber ini memastikan apa yang dilakukan para tukang saat ini sekedar memagar, untuk membatasi tanah kepemilikan.

“Tanah milik keluarga kami itu ada 3 hektare lebih. Panjang ke belakang dan lebar ke samping, sampai belakang STAI BS. Tapi tidak sampai SD maupun STAI itu,” tegas dia.

Ia berharap, dengan dilakukan pemagaran, ke depan tidak akan terjadi salah ukur dan salah bangun. (02)

Rekomendasi Berita