oleh

Sayangkan Tidak Ada Koordinasi Mengenai Job Fit

…sampai saat ini tidak ada konfirmasi sama sekali ke Komisi I. Bagaimana kami bisa menilai. Paling tidak sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, kami diberitahu…..

Ketua Komisi I DPRD Mura, Samsul Bahri

Samsul : Sebagai Mitra Harusnya Kami Diberitahu

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Samsul Bahri sayangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura tidak berkoordinasi dengan pihaknya mengenai pelaksanaan Job Fit (Penilaian, red) pejabat. Begitupun mengenai hasilnya, yang mereka tidak ketahui sama sekali.

Sebagai mitra DPRD, eksekutif seharusnya berkoordinasi dengan Komisi I. Apa tujuan job fit, kenapa harus dilakukan serta apa hasilnya. Sehingga pihaknya bisa menilai, sejauh mana job fit tersebut dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan aturan, atau belum.

“Sementara sampai saat ini tidak ada konfirmasi sama sekali ke Komisi I. Bagaimana kami bisa menilai. Paling tidak sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, kami diberitahu,” tegas Samsul Bahri, ketika dimintai tanggapan mengenai hasil job fit yang dilakukan oleh Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan.

Politisi Partai Golkar ini mengakui, upaya Bupati Mura untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan dengan melaksanakan job fit sudah tepat. Pihaknya pun mendukung, karena langkah ini dinilai cukup efektif.

“Ya kalau tujuannya bagus, kenapa tidak kita dukung. Hanya saja, akan lebih tepat kalau kami diajak berkoordinasi,” ungkapnya.

Kepada pejabat yang nilainya masih rendah, ia berharap hasil job fit kemarin menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.

“Dan sudah menjadi tugas pemerintah, berikan mereka pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kinerja. Karena jelas, sudah ada anggarannya,” tegasnya kembali.

Sementara itu Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengakui dari 33 pejabat yang mengikuti job fit hanya ada delapan pejabat yang dinyatakan diteruskan. Artinya, nilai delapan pejabat tersebut di atas delapan.

Hendra menjelaskan, job fit ini dilaksanakan guna meningkatkan kinerja pejabat. Sehingga semua pejabat bisa siap bersaing, dan masing-masing dapat memacu kinerja. Apalagi diakuinya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas mereka.

“Peningkatan SDM, menjadi visi dan misi pertama Bupati. Ya sama seperti sekolah, semua pejabat ada rapornya. Penilaian ada tiga range nilai, pertama di atas delapan, itu yang kita teruskan. Lalu kedua dengan range nilai 7-8, dan ketiga dengan range nilai 6-7. Rata-rata semua di atas enam, namun yang bisa diteruskan baru delapan. Ini baru untuk eselon II, kedepan hingga eselon IV kita lakukan job fit,” jelasnya.

Disinggung apakah menjadi pertimbangan untuk mutasi pejabat? Ia pun mengungkapkan bisa saja. Karena penilaian dilakukan atas dasar kinerja pejabat melalui tim penilai, bukan atas dasar suka atau tidak suka.

“Yang pasti untuk yang nilainya masih rendah, menjadi warning. Namun akan terus kita motivasi. Karena untuk yang nilainya masih masuk kategori dipertimbangkan, bisa menjadi pertimbangan saat mutasi nanti,” lanjutnya. (13)

Rekomendasi Berita