oleh

Salah Tafsir Retorika Penegakan Hukum Indonesia

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Ferdinand Montororing mengatakan penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai masih jauh dari kata memuaskan.

Lanjut, Ferdinand menjelaskan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia masih sering kali lamban terutama dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan.

“Terutama menafsirkan pasal pidana dalam undang-undang menjerat pelaku melanggar. Salah satu yang dikhawatirkan kemampuan investigasi untuk pembuktian,” kata Ferdinand saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Sabtu (12/1).

Ferdinand berharap, untuk ke depannya siapapun yang terpilih menjadi Presiden Inndonesia harus benar benar menegakkan hukum di Indonesia seadil adilnya tanpa melibatkan unsur suka ataupun tidak suka.

“Jangan sampai penegakan hukum di Indonesia dibuat seakan syarat kepentingan antara suka atau tidak suka dukung ataupun tidak mendukung,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai penegakan hukum selama masa pemerintahan Jokowi terlampau lemah.

Hal ini dikarenakan Jokowi belum serius dalam komitmen menjadikan penegakan hukum sebagai panglima. “Jokowi sejauh ini masih sebatas retorika penegakan hukum,” kata Neta.

Neta berharap dua pasangan capres yang bertarung di Pilpres 2019 tidak boleh hanya sekadar janji untuk mendapatkan suara.

Melainkan harus berkomitmen menjadikan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

“Penegak hukum harus dibersihkan dulu. Bagaimana Jokowi dan Prabowo bersihkan polisi sebagai ujung tombak supremasi hukum. Kalau tak mampu bersihkan polisi, jangan bicara supremasi hukum, itu bulshit. Karena selama ini, masing-masing rezim polisi dijadikan sebagai alat kekuasaan,” paparnya. (frs/fin)

Rekomendasi Berita