oleh

Saksi Dodi Giri Tuntut PSU

SAKSI pasangan nomor urut 4 Dodi-Giri hingga saat ini menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan harga mati untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, Senin (9/7).

Hal tersebut lantaran saksi Dodi-Giri menilai pihak penyelenggara tak memiliki legalisasi yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.

Banyak beragam kejanggalan yang pihaknya temukan di lapangan.

“Kita tidak persoalkan rekap ataupun hasil, tetapi legalisasi penyelenggara. Kita punya bukti SK PPK itu hanya untuk Pilwako, tetapi digunakan juga untuk Pilgub Sumsel,” ujarnya.

Menurutnya, bagaimana mau bisa produk Pilkada berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui sejumlah kejanggalan dan sudah memasuki ranah pelanggaran hukum serta tak menutup kemungkinan menjadi pidana.

Lantaran SK PPK yang dikeluarkan tak sesuai bisa juga menjadi indikasi penyalahgunaan anggaran. Maka dari itu, menurut Suparman, PSU harga mati demi mendapatkan pemimpin Sumsel yang amanah.

“Bukti kita banyak, ini indikasi sudah secara terstruktur pelanggaran. Apabila PSU tidak diterima maka kita akan tempuh jalur hukum lainnya hingga ke MK dan PTUN,” tegas dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Junaidi mengatakan terkait banyaknya laporan permasalahan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumsel 2018 paling lama hasilnya baru diketahui pada, Rabu (11/7) alias tiga hari setelah hasil rekapitulasi KPU Sumsel.

Rapat pleno baru dilaksanakan pihaknya pada, Senin (9/7) malam untuk hasilnya pun tergantung alot atau tidaknya pleno.

“Belum dapat dipastikan PSU atau tidak karena pleno baru dimulai malam ini. Paling lama tiga hari setelah penetapan baru bisa diketahui,” tegasnya.

Ia membeberkan, laporan yang masuk ke Bawaslu terhadap tuntutan PSU yakni diantaranya adanya dugaan penggelembungan suara, politik uang, dan hal lainnya. Apabila laporan sangat berpengaruh pada angka, maka PSU-lah jalan keluarnya.

Ia menambahkan, laporan yang masuk di Bawaslu tersebut dilakukan oleh tim Paslon nomor urut satu dan tim Paslon nomor urut empat.

“Ada laporan dugaan pidana dan juga ada yang tidak. Kalau memang berpengaruh ke suara sudah pasti PSU jalan terbaik,” ujarnya.

Komisioner KPU Sumsel, Jmad Naafi menambahkan hasil selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas telah rampung diselesaikan.

Hasil tersebut pun tak mempengaruhi hasil rekapitulasi final KPU Sumsel.

“Kemarin hanya berbeda dipenginputan data berdasarkan KPPS, pemilih yang hadir bukan DPT. Untuk PSU itu ranahnya Bawaslu Sumsel,” jelasnya.(Net)

Rekomendasi Berita