oleh

Saat ini Masih Meresahkan Masyarakat

Desak Perda Anjal Gencar Disosialisasikan

Kembali maraknya Anak Jalanan (Anjal), pengamen dan pengemis saat ini, membuat masyarakat kembali meminta DPRD untuk betul-betul menyosialisasikan Perda tentang pembinaan Anjal, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

Laporan Riena Fitriani Maris, Jawa Kanan

Meskipun sempat diberikan pemberitahuan mengenai adanya Perda tentang pembinaan Anjal, Gepeng, di mana di dalamnya diatur, bagi yang memberi maupun menerima akan diberlakukan denda. Tidak membuat pengemis dan Anjal berhenti untuk meminta-minta.

Untuk itu masyarakat kembali mendesak, agar Perda tersebut betul- betul disosialisasikan. Baik ke Anjal dan pengemis, maupun ke masyarakat.

“Untuk sekarang, imbauan yang dilakukan pemerintah dengan memasang baliho di simpang RCA belum berdampak. Terbukti masih ada pengemis dan pengamen bahkan badut mampang, yang meminta-minta. Itu artinya, masih ada warga kita yang memberikan mereka uang,” ungkap Nanik, salah seorang warga Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

Selain meresahkan, pihaknya yakin kebanyakan dari mereka yang mengemis menggunakan uang tersebut untuk ‘ngelem’.

“Kalau hanya untuk kebutuhan makan mereka tidak apa-apa. Ini khawatirnya, mereka gunakan untuk membeli lem. Makanya mulai dari sekarang, lakukan uji coba, agar kedepan dengan sendirinya baik masyarakat maupun pengemis dan Anjal mematuhi aturan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, dengan disahkannya Perda tentang pembinaan Anjal dan Gepeng, diharapkan anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Merizal mampu menjadi solusi atas keluhan masyarakat selama ini.

Apalagi dalam Perda yang saat ini masih dilakukan evaluasi di pemerintah provinsi, diatur mengenai sanksi baik untuk yang menerima seperti Anjal dan pengemis, maupun masyarakat yang memberi.

“Di dalam Perda diatur, sanksi dikenakan untuk yang menerima maupun yang memberi. Bisa dikenakan sanksi denda Rp 50 juta atau kurungan penjara tiga bulan. kita berharap, adanya aturan ini bisa mengurangi Anjal dan pengemis yang saat sering dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, ia yang menjadi Ketua Pansus pada saat pembahasan meminta agar eksekutif segera menindaklanjuti Perda ini dengan Peraturan Walikota (Perwal), serta mulai bertahap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita