oleh

RS Siloam Silampari Tetap Layani Pasien BPJS

LUBUKLINGGAU – BPJS Kesehatan salah satu program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan adanya program tersebut masyarakat sangat terbantu dalam pelayanan kesehatan baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas maupun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) seperti rumah sakit.

RS Siloam Silampari adalah salah satu rumah sakit yang telah membuka dan menerima pelayanan BPJS Kesehatan sejak Mei 2018.

Sesuai salah satu visi Siloam yaitu Scale yang memiliki makna memberikan pelayanan yang oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

RS Siloam Silampari tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu yang menggunakan BPJS Kesehatan, asuransi swasta, jaminan perusahaan, ataupun pembayaran secara pribadi.

Dalam praktiknya RS Siloam tetap menjaga pelayanannya tanpa membeda-bedakan tersebut dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik itu secara medis ataupun administrasi.

Hingga Senin (7/1) RS Siloam Silampari telah melayani 5.300 pasien rawat jalan dan 1.336 pasien rawat inap yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Menurut Manajemen RS Siloam hal ini membuktikan komitmen mereka untuk terus melayani dan mendukung program BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nomor HK.03.01/Menkes/768/2018, RS Siloam Silampari tetap direkomendasikan untuk memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan persyaratan RS Siloam Silampari akan berkomitmen untuk menjalankan akreditasi dalam waktu dekat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Eka Susilamijaya melalui Kabid SDM dan UKP, Risca Aprilia membenarkan pernyataan manajemen RS Siloam Silampari tersebut.

“Jadi benar Kemenkes bersama BPJS Kesehatan menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi. Langkah ini diambil agar RS tersebut tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat,” tuturnya, Selasa (8/1).

Risca menjelaskan, Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” jelas Risca.

Hal ini dilakukan Kemenkes karena melihat kebutuhan masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan akan layanan kesehatan.

Ia menegaskan pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke RS untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. Dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan masa transisi ini.

“Hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” urainya.(rls/lik)

Rekomendasi Berita