oleh

RS Dr Sobirin Kesulitan Biaya Operasional

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Rumah Sakit (RS) Dr Sobirin mendesak Pemkot Lubuklinggau segera melakukan pembayaran tagihan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan (Sumsel) Semesta dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Pasalnya RS Dr Sobirin kesulitan untuk membiayai operasional.

Direktur RS Dr Sobirin, dr RHM Nawawi Akip mengungkapkan, sudah lebih dari tiga tahun Pemkot Lubuklinggau belum membayar tagihan Jamsoskes ke RS Dr Sobirin. Mulai tahun 2015 sampai 2018 totalnya mencapai Rp 8.521.053.200. Selain itu tagihan Jampersal juga belum dibayar Rp 189.366.800.

“Program Jampersal baru tagihannya belum begitu besar. Jamsoskes yang cukup besar,” ungkapnya kepada Linggau Pos, Rabu (30/5).

Menurutnya, tagihan Jamsoskes dan Jampersal peruntukannya dibagi dua yakni 40 % untuk jasa pelayanan dan 60% untuk operasional. Dengan belum adanya pembayaran sehingga RS Dr Sobirin kesulitan untuk membiayai operasional. Untuk mengatasi kesulitan biaya operasional, manajemen RS Dr Sobirin mengandalkan pendapatan dari pasien umum.

“Kami kesulitan untuk membiayai operasional rumah sakit,” aku dr Nawawi Akip.

Biaya operasional itu, untuk membeli obat, pengadaan peralatan habis pakai, termasuk membayar tagihan listrik dan PDAM.

“Kalau tagihan Jamsoskes dan Jampersal tersebut dibayar tentunya pelayanan bisa lebih optimal,” tambahnya.

Adapun komponen jasa pelayanan bukan hanya untuk dokter, tapi seluruh pegawai termasuk tenaga honorer.

“Bayangkan mereka melayani masyarakat, menyelamatkan nyawa orang yang berdarah-darah. Sudah lebih dari tiga tahun honor mereka belum dibayar, kalau bagi dokter mungkin tidak begitu menjadi masalah karena masih ada penghasilan lain. Tapi kalau tenaga honorer, itulah yang ditunggu mereka,” jelasnya.

Masih kata Nawawi Akip, belum lama ini, antara RS Dr Sobirin, Pemkab Mura, Pemkot Lubuklinggau dan RS Siti Aisyah pernah melakukan pertemuan membahas permasalahan tersebut. Hasilnya disepakati Pemkab Mura dan juga Pemkot Lubuklinggau siap membayar tunggakan Jamsoskes dan Jampersal tersebut.

“Namun hingga kini belum ada kejelasan dari Pemkot Lubuklinggau, kalau Pemkab Mura sudah dalam proses tinggal pencairan. Total tagihan di Pemkab Mura Rp 7,1 miliar,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen saat dihubungi Linggau Pos melalui ponselnya 0821847XXX tidak diangkat, dikirim pesan melalui WhatsApp juga tidak ada jawaban. (05)

Rekomendasi Berita