oleh

Rp 60 Triliun Beban Negara untuk DD

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Sejak 2015, Dana Desa (DD) dikucurkan untuk seluruh desa di Indonesia, angka stunting mengalami penurunan hingga 10 %.

Hal ini dikemukakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Republik Indonesia, H Eko Putro Sanjojo saat kegiatan dialog Dari Desa Membangun Indonesia di Pendopoan Rumah Dinas Bupati, Selasa (20/2).

“Sudah tiga tahun pemerintah memberikan dana desa, di mana ide awal adanya program ini sejak zaman Gusdur, akan tetapi dengan proses yang cukup lama, akhirnya bisa terlaksana pada zaman kepemimpinan presiden Indonesia saat ini. Jelas banyak sekali yang memperjuangkan, supaya dana desa ini dapat dikucurkan, salah satu tokohnya yang hadir di tengah-tengah kita Cak Imin,” kata Eko sapaan akrabnya.

Presiden lanjut Eko mengucurkan dana desa tersebut, sebagai salah satu cara untuk menguatkan nawacita dalam membangun Indonesia dengan memperkuat desa-desa di pinggiran.

“Sebenarnya pada tahun 2015 Dana Desa digulirkan, banyak desa yang belum siap, karena tidak sedikit kepala desa di Indonesia ini yang tidak tamat SD. Akan tetapi meski begitu, komitmen bapak bupati tetap kuat, akhirnya program ini dapat terlaksana,”akunya.

Menurut Eko, kalau menunggu siap, maka tentu saja program ini tidak akan terlaksana hingga sekarang.

“Memang kita tidak akan siap kalau tidak dimulai, karena sejak zaman reformasi sudah ribuan triliun anggaran yang dihabiskan. Namun belum terlihat perubahannya hingga sekarang. Namun, sejak dikucurnya anggaran bantuan dana desa, ada perubahan dalam kemajuan pembangunan desa,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Eko pertama kali digulirnya program Dana Desa tahun 2015 hanya terserap 82.72 % dengan total masing-masing desa sebesar Rp 280.3 Juta dan untuk sekala nasional menghabiskan anggaran hingga Rp 20.67 triliun untuk 74.093 Desa.

Kemudian, tahun 2016 mengalami kenaikan, sebanyak 74.754 desa di Indonesia masing-masing mendapatkan dana desa sebesar Rp 643.6 Juta dan terserap hingga 97.65%. Di mana total anggaran yang dibebankan kepada negara khusus untuk dana desa sebesar Rp 46.98 triliun.

Begitu juga pada tahun 2017, mengalami kenaikan. Setiap desa termasuk di Musi Rawas mendapatkan dana untuk pembangunan desa sebesar Rp 800 juta. ada 74.910 desa yang menerima bantuan ini, penyerapannya mencapai 98.41% dengan total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 60 triliun.

“Dan 2018 sama dengan 2017, anggaran yang dihabiskan totalnya mencapai Rp 60 triliun. Artinya, uang yang begitu banyak kalau dimanfaatkan untuk kepentingan desa, maka desa tersebut akan maju. Makanya saya minta kepada kepala desa untuk fokus dalam penggunaannya, misalnya digunakan untuk pembangunan embung, maka buatlah embung sebaik mungkin, begitu juga kalau untuk BUMDes, kelolalah BUMDes tersebut dengan baik,”pintanya.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengatakan sudah cukup banyak perubahan yang terjadi di desa, sejak adanya bantuan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Di Musi Rawas empat program prioritas penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik, mulai dari pembangunan embung, program usaha desa, BUMDes, maupun yang lainnya,”kata Hendra.

Memang, lanjut Hendra saat ini Musi Rawas belum memiliki apa-apa, akan tetapi dengan semangat AK5 (Ayo Kerja, Kerja, Kerja, Kerja, Kerja) maka status ketertinggalan akan segera terlepas.

“Sebenarnya menurut data statistik, saat ini status ketertinggalan sudah lepas dari Kabupaten Musi Rawas, hanya saja secara administratif baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang,” imbuhnya.

Hendra mengaku karena keterbatasan anggaran, maka masih ada 93 desa yang infrastruktur jalannya masih kurang, maka dari itu dia berharap kedepan ada peningkatan dalam jumlah anggaran yang diberikan untuk Musi Rawas.

“Untuk desa berkembang saat ini ada 96, desa tertinggal 23, desa yang sudah maju satu, dan sisanya masih berstatus sebagai desa sangat tertinggal,” akunya.

Maka dari itu, dengan adanya program Dana Desa, maka tahun 2018 ini harus ada komitmen untuk perubahan, karena dana desa memberikan manfaat yang besar untuk membangun daerah.

“Kalau memang ada penyelewengan silakan tangkap, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Karena tahun 2016 dan 2017 kita masih pembinaan, namun pada tahun 2018 ini kita sudah melakukan penindakan,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Panglima Santri Nusantara H Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI, Arzeti Bilbina dan Ketua Perempuan Bangsa sekaligus anggota DPR RI Hj Masrifah, seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades se-Kabupaten Musi Rawas. (12)

Rekomendasi Berita