oleh

Rp 300 Juta Untuk Korban Pemekaran DOB

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyerahkan dana hibah Rp 300 juta kepada keluarga korban Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Bantuan tersebut diserahkan Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat kepada Yayasan Korban 29 April 2013, Jumat (25/5). Yayasan yang menerima dana hibah ini menaungi 17 orang anggota keluarga korban yang telah didaftarkan ke Notaris Umi Khairiyah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Muratara menjelaskan penyerahan bantuan itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para korban pemekaran DOB. Sebagaimana janji yang pernah disampaikan, bahwa Pemkab Muratara akan memberikan santunan kepada keluarga korban.

“Pemerintah telah memenuhi janji terhadap keluarga korban pemekaran DOB, untuk memberikan bantuan dana hibah. Tujuannya untuk modal usaha yayasan, bukan untuk dibagi-bagi ke pribadi keluarga korban,”kata HM Syarif Hidayat.

Syarif menjelaskan, dana hibah ini penyerahannya hanya sekali, dan secara aturan tidak bisa kepada perorangan, melainkan kepada lembaga atau yayasan.

Untuk itulah, HM Syarif Hidayat berharap agar dana bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik sesuai pengajuan atau proposal permohonan bantuan, yakni usaha jasa makanan atau catering.

Ia berharap, mudah-mudahan dengan modal Rp 300 juta tersebut, dapat menghasilkan uang yang lebih sehingga bisa mengembang pada usaha lain, sehingga dapat menjadi penghasilan bagi keluarga para korban.

Kalau bisa dari modal Rp 300 juta ini, Kata Bupati, dapat menghasilkan uang Rp 1 Miliar lebih, dan bisa mengembang ke usaha lain. Sehingga bisa jadi penghasilan kepada para keluarga korban.

Sekda Kabupaten Muratara, H Adbullah Makcik menambahkan, bantuan dana ini secara tegas untuk para keluarga korban 29 April 2013, yang diserahkan kepada Yayasan Korban 29 April 2013. Jadi tidak ada lagi-yayasan-yayasan yang mengatasnamakan keluarga atau korban pemekaran DOB.

“Kalau ada yayasan-yayasan lain yang sama mengatasnamakan korban pemekaran, yang dibantu pemerintah yayasan yang berisikan korban 29 April 2013,”tegasnya.

Dana bantuan tersebut harus digunakan sesuai dengan perencanaan dan dikelola dengan benar, karena dana tersebut akan diaudit oleh Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga penggunaannya harus dipertanggungajawabkan.

“Penggunaan dana harus sesuai rencana di proposal, pengelolaannya juga harus benar, kalau salah guna maka akan menjadi temuan BKP, tidak menutup kemungkinan para pengurus akan berurusan dengan penegak hukum, alias masuk penjara,”ucap Abdullah Maktcik.

Tidak hanya itu, dirinya akan membantu bagaimana usaha atau hasil usaha mereka dipakai atau dikonsumsi oleh OPD baik dalam rapat atau kegiatan-kegiatan dinas sehingga dapat membantu usaha yayasan.

Kepala Dinsos Kabupaten Muratara, yang juga selaku tokoh masyarakat Kecamatan Rupit, Zainal Arifin Daud, juga mengingatkan kepada pengurus yayasan agar cermat dan benar dalam mengelola dana hibah tersebut.

“Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan jangan dipinjamkan kepada sesama pengurus maupun anggota karena dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” imbuhnya.

Dirinya juga akan membantu agar dana hibah tersebut bisa berkembang.
Penyerahan dana hibah juga disaksikan Asisten Tata Pemerintahan, Tarmizi, dan Kepala Bagian Hukum, Effendi Azi di ruang Bina Praja, Pemkab Muratara. (12)

Rekomendasi Berita