oleh

Romy Krisna Daftar Ulang ke KPU

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – KPU Kota Lubuklinggau tetapkan Romy Krisna ke Dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Mantan Ketua KPU tersebut dipastikan ikut Pemilu 2019, karena sudah melampirkan syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjianto mengatakan Romy Krisna sudah memenuhi syarat pencalonan, yakni beberapa surat, diantaranya surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. Selanjutnya, bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

“Semua syarat sudah dipenuhi Romy Krisna, jadi ia langsung dimasukkan dalam DCT,” kata Gatot Widjianto, Senin (24/9) usai dilakukannya rapat pleno terbuka verifikasi berkas pencalonan Romy Krisna.

Menurut Gatot, masuknya mantan KPU Musi Rawas (Mura) itu ke dalam DCT 2019, secara otomatis yang bersangkutan dikembalikan ke nomor urut sebelumnya pada saat pendaftaran. Walaupun, saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga DCT namanya tidak muncul.

“Dia kita masukan ke DCT sesuai dengan nomor urut saat pendaftaran,” jelasnya.

Namun, proses untuk Romy Krisna tidak berlaku untuk semua orang. Proses hanya bisa dilakukan terhadap warga yang sudah didaftarkan Partai Politik (Parpol) ke KPU. Sementara, yang baru mendaftar berkasnya akan langsung ditolak.

“Proses hanya berlaku untuk Romy Krisna, karena ia memang kita gugurkan. Jadi, kalau ada mantan napi lain yang diajukan Parpol, berkasnya tidak bisa diproses,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lubuklinggau, Bahusi, menyatakan bahwa sesuai PKPU No.31 Tahun 2018 tentang Kampanye, maka Bawaslu tidak mempunyai hak untuk melarang pencalonan yang bersangkutan.

“Kami tidak punya niat dan tidak berhak menghalangi KPU memasukan ke DCT, karena itu sesuai dengan PKPU,” ungkap Bahusi. (aku)

Rekomendasi Berita