oleh

RM dan Lily Dituntut 10 Tahun

Aktor Utama Suap

BENGKULU – Gubernur Bengkulu (Nonaktif) Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari diam tidak bersuara di ruang sidang. Usai Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara.

Keduanya dinyatakan sebagai aktor utama dalam suap proyek.
JPU menetapkan hukuman tambahan permohonan pencabutan hak politik untuk Ridwan Mukti dalam 5 tahun setelah menyelesaikan pidana pokok. Dalam sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Kamis (7/12).

Tuntutan dibacakan Ketua Tim JPU KPK, Haerudin yang didampingi anggota tim Putra Iskandar. Kedua terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa uang Rp 1 miliar yang diterima dari Jhoni Wijaya (Kepala Perwakilan PT Stitika Mitrasarana) , dengan perantara Rico Dian Sari (Dirut PT Rico Putra Selatan).

“Peranan terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan atau pelaku utama. Sedangkan Rico dalam hal ini hanya sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, karena diminta terdakwa,” jelas Haerudin.

Terdakwa yang terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) RI No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dituntut berat sudah pas karena banyak hal yang memberatkan. Fakta di sidang, kedua terdakwa merupakan penerima uang. Ridwan Mukti dan istrinya, uang dari kontraktor,” terang Haerudin.

Lalu, kata Haerudin, perbuatan yang dilakukan secara sadar, dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh masing-masing terdakwa.

“Dengan demikian perbuatan kedua terdakwa sebagai penerima sejumlah uang dilandasi oleh faktor kesengajaan dengan sifat meliputi sifat melawan hukum. Untuk dijadikan perhatian, selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,” tegas Haerudin.

Adapun kata Haerudin, yang memberatkan, Ridwan Mukti menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Gubernur Bengkulu untuk melakukan kejahatan. Selain itu Ridwan Mukti menyalahgunakan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.

“Selain itu Ridwan Mukti melakukan kejahatan dengan menggunakan atau melibatkan istrinya yaitu terdakwa Lily Martiani Maddari, sebagai perantara penerima. Kejahatan yang dilakukan terdakwa Lily adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain dengan memanfaatkan jabatan suaminya Ridwan Mukti selaku Gubernur Bengkulu. Terus dalam sidang kedua terdakwa tidak pernah jujur,” imbuh Haerudin.

Sekarang kata JPU, sudah dipertegas dan diperjelas, pelaku utama dalam suap Gubernur Bengkulu Nonaktif sebanyak 2 orang. Namun kata Haerudin, apa yang diyakinkan penuntut umum, belum tentu diyakini sama oleh Penasihat Hukum.

“Hal yang wajar mereka (PH atau keluarga terdakwa) berpendapat. Dari sisi Penuntut Umum demikian, dari sisi PH atau kerabat demikian. Itulah gunanya persidangan, menguji kebenaran materil ada di mana. Kita serahkan ke majelis Hakim. Apa yang kami yakini berdasarkan fakta persidangan yang ada,” tutur Haerudin.

Dia menambahkan. “Itulah yang kami tuangkan dalam surat tuntutan. Memenuhi rasa keadilan menurut penuntut umum. Dalam persidangan yang akan datang, tinggal dengan hakim. Apakah ada keyakinan atau tidak terhadap terdakwa, terbukti atau tidak dari perkara suap ini,” paparnya.

Ingat kata Haerudin, dalam penuntutan terhadap Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari, tidak bisa disamakan dengan Rico Dian Sari.

“Rico sebagai perantara. Bukan pelaku utama,  Rico ada keringanan, karena yang bersangkutan perannya karena diminta terdakwa, tidak ada niat atau kesengajaan dari dia (Rico,red). Demikian juga Jhoni Wijaya dia adalah pemberi dan bukan penerima. Penuntutan dari JPU juga beda pasalnya.

* Permohonan Hak Politik Dicabut

JPU juga mengajukan permohonan tuntutan hak politik Ridwan Mukti dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

“Tujuannya jika nanti yang bersangkutan selesai menjalankan hukuman. Tidak lagi diberikan hak untuk dipilih, tetapi masih punya hak untuk memilih. Itu sifatnya permohonan kami dalam tuntutan, nanti kita lihat apakah diberi pertimbangan atau tidak oleh hakim. Kami meyakini itu adil, sebagaimana praktik-praktik peradilan sebelumnya, se-Indonesia pernah dilakukan,” katanya.

Menurutnya, dalam menyiapkan berkas penuntutan. JPU telah mempertimbangkan pidana tambahan khusus terhadap terdakwa Ridwan Mukti selaku penyelenggara berupa pencabutan hak tertentu. Bahwa terkait dengan pidana tambahan akan tindak pidana, korupsi telah diatur secara tegas di dalam pasal 10 huruf b angka (1) KUHP Jo Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP Jo pasal 38 ayat (1) angka 2 KHUP.

Demikian pula UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan antara lain berupa hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagai keuntungan tertentu, yang telah dapat atau diberikan Pemerintah kepada Terpidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalah.

“Penjatuhan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu antara lain hak dipilih dimaksudkan untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepada terdakwa,” beber Haerudin.

Terus kata Haerudin, sehubungan dengan kedudukan Ridwan Mukti pada saat melakukan tindak pidana Korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkulu yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihan Bengkulu. Sudah barang tentu katanya,  masyarakat memiliki harapan besar agar terdakwa Ridwan Mukti yang didampingi istrinya Lily Martiani Maddari dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Provinsi Bengkulu, serta diharapkan mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat dipimpinnya.

“Demikian juga kedudukan terdakwa Ridwan Mukti selaku Gubernur Bengkulu, merupakan jabatan strategis dalam sistem Politik Indonesia, perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Maka perbuatan terdakwa Ridwan Mukti dan Lily bukan saja telah menciderai tatanan demokrasi yang sedang dibangun tetapi juga semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu kepada lembaga negara dan pemerintah yang sah,” imbuhnya.

Atas tuntutan JPU, Ridwan Mukti hanya terdiam lesu meninggalkan ruang sidang. Sementara istrinya Lily tampak menangis ketika disambut keluarga dan pendukung. Majelis hakim, Admiral SH, MH didampingi Nich Samara, SH, MH dan Gabriel Siallagan, SH, MH, siap melaksanakan sidang minggu depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari Ridwan Mukti dan penasihat hukumnya.

“Kita beri waktu seminggu untuk terdakwa, menyiapkan pembelaannya,” tutupnya.

***Tuntutan KPK Tidak Benar

Terkait tuntutan yang ditetapkan KPK, Maqdir Ismail selaku Kuasa Hukum Ridwan Mukti dan Lily Martiani, mengatakan dibalik tuntutan Jaksa Penuntut KPK, ada unsur kesengajaan. Karena dia tetap yakin kebenaran ada pada kliennya Ridwan Mukti, yang tidak terlibat dalam OTT KPK.

“Kesalahan pak Ridwan tidak ada buktinya. Bukti yang menunjukkan pak Ridwan bersalah tidak ada. Inilah saya yakin sejak awal, pak Ridwan ini korban kesengajaan dari JPU, dan asumsi-asumsi saksi. Dalam hukum tidak bisa diberlakukan seperti ini,” jawabnya.

Lalu pencabutan hak politik Ridwan Mukti. Menurut Maqdir, mereka keliru menafsirkan.

“Hak politik itu Hak Asasi Manusia (HAM). Bukan yang diberikan negara. Kembali ke masalah pak Ridwan Mukti. Hak dia berpolitik, bukan hak negara yang bisa dicabut. Inilah kesalahan fatal dari Jaksa Penuntut Umum. Kami akan sampaikan pembelaan dalam sidang minggu depan. Saya akan hadir dan semuanya kita kaitkan dengan hukum yang berlaku,” tutup Maqdir.

****Rico Minta Keringanan Hukuman

Dalam sidang terpisah tadi malam, Perantara suap, Rico Dian Sari bersama kuasa hukumnya mengajukan pembelaan. Dalam pembelaan  pribadinya, Rico meminta keringanan hukuman. Karena bagi Rico, dia sudah jujur dalam persidangan, dan seluruh apa yang ditanya baik Jaksa Penuntut maupun majelis hakim dibeberkan semua.

“Terlalu berat hukuman 5 tahun yang mulia. Saya merupakan tulang punggung dalam keluarga. Saya menyesali perbuatan saya ini. Saya sudah berusaha jujur dan mengakui segala yang saya ketahui dalam perkara ini,” tuturnya. Begitu juga Penasihat Hukum Rico Dian Sari, Ariel Muchtar yang meminta keringanan karena kliennya sudah menjadi justice kollabolator.

“Rico sudah membantu mengungkapkan perkara ini,” demikian Ariel.(RB)

Komentar

Rekomendasi Berita