oleh

Ridwan Mukti Pilih Sukamiskin

Vonis 8 Tahun Penjara

BENGKULU – Jauh sebelum vonis perkara dugaan suap Rp 1 miliar yang dibacakan Majelis Hakim untuk Gubernur Bengkulu nonaktif, Ridwan Mukti (RM) dan istri, Lily Martiani Maddari, kemarin (11/1) sore. Rencana pindah tempat penahanan sudah terpikir dari Ridwan Mukti bersama Penasihat Hukumnya, Magdir Ismail, dari Rutan Malabero Bengkulu ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Rencana pindah tersebut diutarakan Magdir Ismail tadi malam. Diakui Magdir, soal pindah tersebut sudah sempat dibahas setelah tuntutan dibacakan pada Desember lalu. Kemarin, RM dan Lily divonis 8 tahun dengan denda Rp 400 juta subsidair 2 bulan penjara. Ditambah pencabutan hak berpolitik 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok untuk RM.

“Sebenarnya soal pindah ini, Pak Ridwan Mukti sudah pernah sampaikan kepada saya. Andai saja putusannya tidak keterlaluan, mau pindah saja ke Sukamiskin. Namun yang terjadi sangat keterlaluan, vonisnya berat amat ini. Delapan tahun. Sementara Pak Ridwan Mukti tidak berbuat apa-apa. Tetapi soal keinginan pindah akan dibicarakan lagi, besar kemungkinan tetap pindah,” jelas Magdir.

Apa yang menjadi motivasi dan dorongan Ridwan Mukti pindah, Magdir tidak memberitahu. Tetapi ada alasan pindah Ridwan Mukti, agar lebih dekat dengan keluarganya, terutama anak-anaknya yang berada di Jakarta. Selain itu lebih dekat dengan Jakarta, yang bisa memberi kemudahan bagi Ridwan Mukti untuk konsultasi dengan dokter yang selama ini mengobatinya.

“Pak Ridwan Mukti itu jugakan sedang dalam keadaan sakit. Dokternya ada di Jakarta. Saya kasihan melihat perjuangannya,” kata Magdir.

Magdir masih tidak percaya dengan keputusan dari Majelis Hakim. Dia menduga ada yang tidak beres dengan hukum di Bengkulu. Serta dia menduga penegakan hukum atas perkara terhadap kliennya, memaksa yang tidak bersalah menjadi salah.

“Bahkan yang membuat dia tidak habis pikir sampai dengan sekarang, terkait hukuman tambahan pencabutan hak politik 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok. Magdir berbalik bertanya, hak politik apa yang mau dicabut-cabut?,” tanya Magdir balik dengan nada kecewa.

Dia melanjutkan, saat ini dia tetap menilai vonis untuk Ridwan Mukti adalah bentuk kesalahan besar dalam dunia hukum.

“Kesalahan besar ini. Pertama seorang yang tidak mengakui, dihukum yang tinggi. Yang tidak masuk akal, seperti pencabutan politik segala, emangnya hak politik apa yang mau dicabut terhadap Ridwan Mukti. Apa urusannya dan apa hubungannya masalah dugaan uang proyek yang sama sekali tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Saya tegaskan lagi, ini tidak ada kaitannya,” tutur Magdir.

Begitu dikonfirmasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Ilham Djaya, SH, MH, M.Pd, mengatakan soal pengajuan pindah harus memenuhi prosedur yang berlaku. Terutama tetap menunggu penetapan putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

“Untuk yang Pak Ridwan Mukti, ya bisa saja nanti kita usulkan, asalkan ada putusan hukum yang tetap. Kalau belum ada putusan yang tetap, ya belum bisa pindah. Vonis baru dibaca, siapa tahu pak Ridwan Mukti banding,” imbuhnya.

Selain putusan tetap, Ilham menjelaskan ada syarat lain yang harus dilalui, seperti tahapan sidang secara internal Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sidang akan ditanyakan syarat-syarat, apakah lolos secara administratif.

“Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, ya bisa kita pindahkan. Memang haknya narapidana memang bisa dipindahkan. Ada 3 hal jadi pedoman pindah, pertama faktor keamanan, kedua faktor pembinaan, ketiga, diperlukan instansi terkait,” tutur Ilham.

Siap Ajukan Banding

RB berhasil menghubungi Ketua Tim Penasihat Hukum, Magdir Ismail yang sibuk mendampingi Setya Novanto, tadi malam. Atas vonis terhadap kliennya, Magdir Ismail mengaku sedih. Tidak bisa hadir dan mendengar langsung pembacaan vonis dari majelis hakim.

Apalagi setelah mendapatkan kabar dari tim yang ke Bengkulu, bahwa vonis untuk kliennya Ridwan Mukti beserta istri, Lily Martiani Maddari masing-masing 8 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta, subsidiar 2 bulan penjara. Ditambah pencabutan hak berpolitik 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok untuk RM.

“Saya sangat sedih. Vonis majelis hakim ini sama sekali tidak masuk di akal. Karena menghukum warga negara yang tidak bersalah. Ini benar-benar penzaliman atas nama hukum. Biasanya tidak seperti ini, mestinya majelis hakim harus melihat adanya kebenaran Ridwan Mukti berada di posisi yang tidak bersalah di perkara tersebut,” terang Magdir.

Sudah jelas dalam persidangan tambah Magdir, jika Ridwan Mukti tidak ikut dalam masalah suap seperti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan beberapa saksi mulai dari pemberi uang Jhoni Wijaya (Kepala PT Statika Mitrasarana), Rico Dian Sari (Direktur PT RPS), yang dalam sidangnya tidak menyebutkan sama sekali keterlibatan RM.

“Okelah kalau ibu Lily yang disebut-sebut dalam sidang. Tapi perkara ini tidak ada sama sekali pak Ridwan Mukti yang dikait-kaitkan. Bahkan ibu Lily sudah meyakinkan dalam sidang, jika dia bergerak sendirian dan ulahnya tidak diketahui Pak RM. Terus tidak ada kaitannya uang Rp 1 miliar dengan proyek. Tetapi uang tersebut belanja lebaran permintaan Lily dan bukan diminta Pak Ridwan,” tuturnya.

Atas kebenaran ini, tambah Magdir lagi. Yang menjelaskan posisi Ridwan Mukti dizalimi, memang sudah sepatutnya Penasihat Hukum mengajukan banding untuk menegakkan kebenaran hukum. Serta meminta pertimbangan atas hukuman bagi warga negara yang tidak bersalah.

“Saya pikir akan coba banding langsung pengadilan Negeri Tinggi Bengkulu,” ujar Magdir.

Ditanya apakah langsung mengajukan banding ke Pengadilan dilakukan sendiri, Magdir memastikan ada tim yang di Bengkulu siap mengajukan pengajuan banding.

“Bisa bantu kawan-kawan di Bengkulu ajukan banding. Karena ini tidak masuk akal, nurani saya tidak bisa terima. Selaku praktisi hukum, saya sangat kecewa. Apalagi pembelaan yang kami sampaikan dalam sidang, tidak sama sekali dijadikan pertimbangan oleh majelis,” imbuh Magdir.

Soal Pengangkatan Rohidin, Tunggu 7 Hari

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie angkat bicara terkait vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu terhadap Gubernur Bengkulu (nonaktif), Ridwan Mukti. Kemendagri bisa memproses pemberhentian tetap RM dan mengangkat DR. drh. H Rohidin Mersyah, MMA setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Masih ada potensi upaya banding yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Pertama soal vonis kami belum dapat kabarnya. Terus untuk pelantikan Gubernur definitif belum bisa berdasarkan vonis (PN Tipikor,red). Masih ada upaya hukum lainnya selama 7 hari setelah pembacaan putusan. Intinya kita tunggu apakah sebatas vonis, atau masih ada upaya banding. Kalau banding artinya Bengkulu masih dipimpin seorang Plt,” terang Arief.

Teknisnya kata Arief, jika RM tidak banding atas vonis dari majelis hakim, legislatif perlu melaksanakan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna itu setelah yang bersangkutan dinyatakan sudah menjalani keputusan tetap.

“DPRD-nya, yang harus menyiapkan usulan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Mengusulkan Wakil Gubernur yang naik menjadi Gubernur yang definitif,” imbuh Arief.(RB/Rif)

Komentar

Rekomendasi Berita