oleh

Ribuan Warga Miskin Belum Ter-cover BPJS

LUBUKLINGGAU – Dari 824.855 warga Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara). Baru 354.133 jiwa atau 42 persen yang ter-cover di BPJS Kesehatan. 24.009 diantaranya warga miskin yang ter-cover melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) ABPD dan 243.941 warga miskin yang ter-cover melalui KIS PBI APBN.

Data ini dipaparkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Eka Susilamijaya, Kamis (3/1).

Pemerintah daerah berusaha untuk bisa mem-back up masyarakat miskin di wilayah kerjanya agar mendapat jaminan kesehatan.

Terlebih, Program Jamsoskes dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) per 1 Januari 2019 berakhir. Artinya fasilitas kesehatan di kabupaten/kota se-Sumsel tidak melayani pengobatan melalui program tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengantisipasi hal tersebut dengan mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke BPJS Kesehatan.

Sebagian masyarakat sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sejak 2018 lalu, dan 2019 kembali akan dianggarkan untuk masyarakat miskin yang belum ter-cover.

Saat ini, 10.695 warga miskin Kota Lubuklinggau ter-cover melalui program KIS PBI APBD. Selain itu, ada 57.576 warga miskin yang di-cover melalui KIS PBI ABPN.

“Lebih kurang 17.000 lagi warga miskin belum terdaftar. Dan ini akan didaftarkan secara bertahap,” kata H Cikwi, Sekretaris Dinkes Kota Lubuklinggau, Kamis (3/1).

Menurut Cikwi, meskipun belum terdaftar di BPJS Kesehatan masyarakat tidak mampu tetap dijamin mendapatkan layanan kesehatan gratis. Apalagi, Pemkot Lubuklinggau sudah memiliki program layanan kesehatan keliling.

“Layanan kesehatan keliling tetap ada, walaupun belum terdaftar di BPJS tetap dapat layanan kesehatan gratis,” tegas Cikwi.

Data masyarakat tidak mampu berbeda antara Dinkes Kota Lubuklinggau, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lubuklinggau, dan BPS Kota Lubuklinggau.

Dinsos Kota Lubuklinggau mengacu pada penerima Bantu Pangan Non Tunai (BPNT).

“Di Kota Lubuklinggau hanya ada 9.441 jiwa,” kata Sekretaris Dinsos Kota Lubuklinggau, Sukarjo.

Data tersebut diperoleh Dinsos Kota Lubuklinggau berdasarkan pendataan dilakukan tim PKH. Tim tersebut melakukan pendataan langsung dengan door to door.

Sementara di Dinsos Kabupaten Musi Rawas mendata ada 156.424 penduduk miskin di Mura. Dari jumlah itu semuanya sudah terintegrasi ke BPJS Kesehatan.

Kemudian, untuk tingkat kemiskinan tertinggi di Selangit mencapai 24,28 persen.

Sedangkan jumlah penduduk miskin menurut kecamatan 2018, yakni Muara Lakitan 6.303 jiwa, Muara Kelingi 5.664 jiwa, Megang Sakti 5.409 jiwa, STL Ulu Terawas 2.398 jiwa, Tuah Negeri 4.875 jiwa, Tugumulyo 4.727 jiwa, Selangit 4.653 jiwa, BTS Ulu 4.401 jiwa, Muara Beliti 3.122 jiwa, Purwodadi 2.378 jiwa, Sumber Harta 2.087 jiwa, Jayaloka 2.069 jiwa, Sukakarya 1.952 jiwa, dan TPK 1.708 Jiwa.

Kepala Dinsos Kabupaten Mura, Agus Susanto melalui Kasi Identifikasi dan Kapasitas, Yuni menjelaskan untuk kriteria dikatakan miskin yaitu tidak mempunyai sumber mata pencaharian, atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan, atau tingkat pertama.

Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik (kualitas rendah), termasuk tembok yang sudah usang (tembok tidak diplester). Serta Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu, dengan kondisi tidak baik.

“Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang dan mempunyai sumber air minum berasal dari sumur,” kata Yuni.

Menurutnya, mengenai jumlah penduduk yang tidak terdata ke BPJS Kesehatan saat ini tidak ada, semuanya sudah terdata. Terkecuali bagi yang mandiri, karena dianggap mampu.

Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Muratara, H Zainal Arifin Daud menjelaskan, 65.308 warga miskin di Kabupaten Muratara telah ter-cover di BPJS Kesehatan.

Rinciannya, 5.887 jiwa iuran BPJS Kesehatannya ditanggung Pemkab Muratara dengan APBD. Sementara 59.421 jiwa, iurannya ditanggung APBN.

“Tahun ini sekitar 11.500 jiwa lagi yang akan kita daftarkan ke BPJS Kesehatan. Mereka benar-benar warga miskin. Acuan warga miskin ini kami dapat dari data Pusat Data Terpadu Nasional Indonesia,” jelas dia.

Meski begitu, tim Dinsos Muratara masih akan terus memverifikasi ke lapangan, bilamana ada warga yang tadinya dinyatakan miskin ternyata sudah tidak lagi, atau sebaliknya.

“Verifikasi langsung ke lapangan tentang warga miskin terus dilakukan. Untuk sementara warga miskin didominasi yang tinggal di Kecamatan Rupit. Karena banyak desa di sini. Verifikasi penting dilakukan, agar bantuan KIS PBI APBD ini tepat sasaran, untuk warga yang benar-benar miskin dan membutuhkan,” jelasnya.
(lik/nia/dlt)

Rekomendasi Berita