oleh

Remisi untuk Pembunuh Wartawan Ditentang

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia terus melayangkan kritik tajam kepada pemerintah. Revisi ulang atas pemberian remisi kepada terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama menjadi harga mati.

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab mempertanyakan indikator berkelakuan baik sebagai salah satu syarat dalam prosedur pemberian remisi Susrama.

“Nah, berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) itu apa indikatornya,” terang Amiruddin di Gedung Komnas HAM Jakarta, Jumat (8/2).

Menurut Amiruddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi remisi, seharusnya dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai indikator dari “berkelakuan baik” sebagai salah satu syarat pemberian remisi.

“Kalau remisi itu memang hak yang diberikan kepada narapidana, tapi untuk kasus ini persoalannya bukan hanya pada penerima (remisi) saja tapi juga pada pemberi remisi, apa pertimbangannya,” timpal Amiruddin.

Susrama adalah otak di balik pembunuhan wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa. Prabangsa dibunuh karena memberitakan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama.

Lebih lanjut Amiruddin mengatakan, bahwa Prabangsa adalah salah satu jurnalis yang menjalankan tugasnya sebagai mata dan telinga masyarakat.

“Remisi ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mengakses informasi, karena remisi diberikan kepada seorang pembunuh jurnalis yang sedang meliput dugaan tindak pidana korupsi. Ada pesan negatif dalam pemberian remisi ini,” papar Amiruddin.

Menurut Amiruddin remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi suatu bangsa.

“Kalau jurnalis tidak nyaman dalam bekerja, kualitas dari demokrasi kita jadi menurun,” terangnya.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan remisi kepada terpidana terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, adalah kebijakan yang tidak tepat.

“AJI menganggap pemberian remisi itu sangat tidak tepat untuk kasus pembunuhan wartawan, apalagi ini pembunuhan berencana,” kata Manan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (8/2).

Susrama adalah otak di balik pembunuhan wartawan Radar Bali Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa karena Prabangsa memberitakan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama.

Namun, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memberikan remisi kepada Susrama dengan mengacu pada Pasal 9 Keppres No.174 Tahun 1999 yang mensyaratkan penerima remisi adalah narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup, telah menjalani masa pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut, serta telah berkelakuan baik.

“Remisi yang diberikan kepada seorang koruptor sekaligus otak dari pembunuhan berencana yang keji adalah suatu kesalahan,” kata Manan.

Manan juga mempertanyakan indikator dari frasa berkelakuan baik pada aturan syarat pemberian remisi yang tertuang dalam Pasal 9 Keppres No.174/1999.

“Kemenkumham sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan remisi harus menjabarkan indikator dari berkelakuan baik itu. Apa betul dia (Susrama) memang berkelakuan baik?” kata Manan.

Manan meminta pemerintah supaya lebih transparan dalam prosedur pemberian remisi kepada Susrama.

“Pemberian remisi ini tidak transparan sehingga pantas mempertanyakan perbuatan baik seperti apa yang dilakukan sampai dia pantas untuk memperoleh remisi, padahal kejahatan yang dia lakukan sangat serius,” tambah Manan.

Selain AJI, sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menolak pemberian remisi kepada Susrama karena menilai pemberian remisi yang merupakan perubahan dari hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara penjara 20 tahun itu telah mencederai hukum Indonesia dan kebebasan pers.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyebutkan remisi yang diberikan kepada terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, oleh Presiden Joko Widodo memiliki model yang sama dengan grasi.

“Presiden memberikan remisi berdasarkan Pasal 9 Keppres No.174 Tahun 1999 tentang remisi yang di dalamnya mengandung muatan grasi, di situlah pangkal permasalahannya,” imbuhnya.

Bayu menjelaskan bahwa di dalam ketentuan tersebut, tertulis perubahan hukuman seumur hidup menjadi pidana sementara. Presiden, lanjut dia memang memiliki kewenangan untuk memberikan grasi. Namun, pemberian itu tidak boleh diputuskan tanpa pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

“Sementara kalau Keppres No.174/1999 untuk mengubah hukuman penjara seumur hidup menjadi penjara sementara, itu tidak perlu pertimbangan MA, padahal itu sama-sama model grasi,” kata Bayu.

Hal ini, lanjut Bayu, berakibat buruk bagi keadilan hukum karena adanya standar ganda antara pemberian grasi dan remisi yang tertuang berdasarkan Keppres No.174/1999. Akibatnya, terpidana seumur hidup akan memilih jalur remisi berdasarkan Keppres No.174/1999 yang sebetulnya merupakan mode grasi ini, imbuh Bayu.

“Asalkan dia sudah menjalani hukuman lima tahun, berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diubah menjadi penjara sementara,” tambah Bayu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji akan mengkaji ulang pemberian remisi tersebut.

“Ya, masih dalam proses semuanya. Sekarang dalam proses di Ditjen juga di Kemenkumham,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di kawasan Kemayoran Jakarta, Kamis (7/2).

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan revisi remisi kepada terpidana tersebut yang kabarnya akan diumumkan menjelang Hari Pers 2019.

“Sabar, nanti kalau sudah masuk kepada saya, akan segera diputuskan,” terangnya. (ful/fin)

Rekomendasi Berita