oleh

Rekrutmen P3K Terkendala Anggaran

Masalah Rekrutmen P3K
1. Pusat menginstruksikan gaji ditanggung daerah.
2. Pemerintah kabupaten/kota belum menyanggupi.
3. Sebab APBD sudah ketok palu.
4. Diutamakan K2 yang belum lulus, petugas kesehatan dan penyuluh pertanian.

Sumber: BKPSDM Rejang Lebong

CURUP – Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) saat ini belum ada titik temu. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Khirdes Lapendo saat dikonfirmasi Rabu (23/1) sore.

Khirdes yang ikut dalam rapat sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K di Batam menjelaskan, dalam sosialisasi tersebut dibahas soal rencana pelaksanaan perekrutan serta tahapan teknis.

Namun, dalam sosialisasi tersebut belum ada titik temu soal penganggaran rekrutmen P3K.

“Dalam rapat itu belum ada titik temu terutama pada soal penganggaran, karena orang pusat minta dianggarkan di daerah sementara seluruh daerah menyatakan tidak sanggup karena APBD daerah sudah ketok palu semua,” papar Khirdes.

Sementara itu, regulasi soal perekrutan P3K tersebut belum pernah disampaikan sebelum ketok palu, sehingga daerah belum menganggarkan perekrutan termasuk gajinya.

“Jadi sekarang masih menggantung,” imbuh Kirdes.

Soal anggaran ini, sambung Khirdes pemerintah pusat masih akan menyampaikan ke pimpinan terlebih dahulu.

“Kita juga kaget kalau anggaran dibebankan ke daerah baik perekrutan maupun gaji, sebab kita belum pernah mengusulkan untuk penganggaran,” katanya.

Menurut Khirdes, soal P3K ini memang PP sudah keluar sekitar akhir Desember 2018. Namun, harusnya ada Peraturan Kepala (Perka) BKN atau PermenPAN sehingga bisa mengargumentasikan ke TPAD dan Banggar.

“Kita saja ketok palu akhir November,” katanya.

Sejauh ini, jelas Khirdes, untuk Rejang Lebong memang belum mengusulkan kuota untuk perekrutan P3K ini lantaran masih menunggu kepastian informasi dari pusat termasuk soal anggaran yang dibahas saat ini.

Dalam perekrutan P3K, kata Khirdes, nantinya akan dibagi beberapa tahap, seperti tahap pertama untuk K2 yang belum lulus, petugas kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Untuk K2 di Rejang Lebong masih ada yang belum lulus, kalau tidak salah pada pendataan tahun 2016 sekitar 60-an, tapi sudah berkurang karena untuk guru SMA diambil alih provinsi, tapi untuk data pastinya ada di kantor,” tambah Khirdes.

Sementara Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara, Abdul Kadir menyampaikan bila pihaknya telah mendapat pemberitahuan bahwa penerimaan P3K akan dibuka pada Februari 2019,

“Kami telah menerima pemberitahuan bila penerimaan P3K akan ada kejelasan pada Februari 2019” jelasnya.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima kejelasan lebih lanjut mengenai kepastian kapan tanggalnya dan seperti apa mekanismenya

“Untuk jadwal ataupun mekanismenya kami tidak mengetahuinya, mungkin pihak BKP SDM yang mengetahui mekanisme tersebut, bila ada informasi kami akan sampaikan kepada para guru honorer yang ada di Muratara agar dapat menyiapkan persyaratan” tambahnya.

Di tempat yang berbeda Kasi BKPSDM, Dedi menyampaikan bila pihaknya sampai saat ini belum mengetahui mekanismenya, namun dalam waktu dekan akan diketahui tindak lanjut dari kejelasan penerimaan P3K.(sam/cw3)

Berita Terkait : Fix, Penerimaan P3K Februari

Rekomendasi Berita