oleh

Rekrutmen P3K Ditunda

LUBUKLINGGAU – Kejelasan informasi tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) sangat dinanti-nantikan masyarakat. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Syafrudin menyebut, 8 Februari 2019 ini penerimaan P3K tahap pertama.

Hal itu membuat masyarakat harap-harap cemas. Sebab, sampai saat ini belum ada satu Pemerintah Daerah (Pemda) mengumumkan rekrutmen P3K.

Kendala pertama, awalnya KemenPAN-RB meminta kepada Pemda soal penggajian P3K. Kedua, tak ada Pemda yang menyanggupi, mengingat seluruh anggaran APBD 2019 sudah diketok palu.

Tak cukup sampai di sini, MenPAN-RB kembali menggulirkan informasi mengejutkan. Ia meminta kepala daerah jangan salah persepsi. Sebab, kata Syafruddin, gaji P3K ditanggung APBN.

“P3K itu kan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU),” papar Syafruddin, Rabu (1/2).

Soal informasi terbaru itu, Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani menegaskan pihaknya belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) apapun soal P3K.

“Sampai kini kan kita belum bisa bilang apa-apa. Kalau P3K digaji pakai DAU, apa benar nanti APBD-P 2019 ada penambahan dari APBN. Kalau benar ada, ya enggak masalah. Tapi menurut kami kalau mau merekrut 8 Februari 2019 terlalu mendadak,” terang Rahman Sani.

Kalau sekira ada tahap 2, jelas dia, Kota Lubuklinggau bisa jadi ikut proses rekrutmen P3K tahap dua.

“Intinya Rabu (6/2) ini, seluruh Sekda dari kabupaten/kota se-Sumbagsel akan rapat di Kantor BKN Kanreg VII Palembang. Salah satu item yang dibahas tentang P3K ini. Semoga nanti ada solusinya,” jelas dia.

Hal sama disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Khirdes Lapendo.

Menurut Khirdes, selain soal anggaran gaji yang belum disediakan juga soal anggaran dalam perekrutannya.

“Kalau melihat dari melihat anggaran peluangnya tipis, tapi kita terus memantau informasi dari Kemenpan untuk mengetahui perkembangan P3K, kalau informasi terakhir yang kita dapat wacananya ditunda karena banyak daerah yang tidak siap anggaran,” jelas dia.

Selain itu kata Khirdes, dalam perekrutan P3K secara keuangan tidak ada, kemudian memang regulasi perekrutan baru disosialisasikan Januari lalu sementara APBD kita diketok palu sekitar bulan November.

Sementara itu, untuk data-data tenaga honorer baik K2 maupun penyuluh pertanian saat ini pusat juga belum mengeluarkan lits-nya.

“Kalau pendataan kita dulu yang K2 pendataan dulu sebelum yang SMA dialihkan Provinsi Bengkulu sekitar 92 orang yang ikut tes terakhir,” katanya.

Namun, tutur dia, jumlah tersebut kemungkinan pasti berkurang, sebab 92 orang tersebut selain SMA belum diambil alih Provinsi Bengkulu kemudian juga sebelumnya ada yang berhenti, ada yang ninggal dan lain sebagainya.

“Nanti kita konfirmasikan lagi yang masih ada sekarang, nama-nama mana yang masih aktif,” katanya.

Untuk penyuluh pertanian, sambung Khirdes, jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar 2 sampai 3 orang.

“Kalau yang penyuluh pertanian dari yang ikut tes terakhir tidak lulus sekitar 2 atau 3 orang sisanya, kalau tidak salah dulu yang lulus CPNS sekitar 17 orang,” tambah Khirdes.

Senada dengan disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Ralin Jupri melalui Kasi Diklat, Dedi. Ia mengatakan pihaknya sudah dapat informasi bahwa rekrutmen P3K Februari 2019.

“Namun belum ada kejelasan, ” jelasnya.

Berdasarkan keputusan Menpan-RB penerimaan P3K akan dilaksanakan sebanyak dua sesi, sesi pertama yaitu bulan mulai Februari 2019, Tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk tahap kedua dibuka untuk formasi umum. (lik/sam/cw3)

Rekomendasi Berita